Terkini Nasional

Demi Omnibus Law, Faisal Basri Nilai Prabowo Subianto Diajak Koalisi agar Tak Jadi Penghalang

Faisal Basri menilai diajaknya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan karena ada motif tertentu terkait Omnibus Law.

Demi Omnibus Law, Faisal Basri Nilai Prabowo Subianto Diajak Koalisi agar Tak Jadi Penghalang
Channel YouTube Rocky Gerung Official
Faisal Basri menilai diajaknya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan karena ada motif tertentu. Dikatakan melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Ekonom Senior, Faisal Basri menilai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diajak masuk ke pemerintahan karena ada motif tertentu terkait Omnibus Law.

Hal itu diketahui melalui akun channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis (6/2/2020).

Faisal Basri mengatakan, Prabowo Subianto diajak ke dalam koalasi untuk menghindari konflik atau perdebatan terkait undang-undang Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Banyak Dapat Penolakan, Ini Kata Wasekjen DPP Partai NasDem

Mulanya, Faisal Basri mengatakan bahwa Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor.

"Apapun dilakukan untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, membuka investasi sebesar-besarnya, apapun dikasih, pajak dikasih, diturunkan, ada super tax tidak tebel, ada tax holiday 20 tahun, nanti pemilik lahan batu bara tidak dibatasi lagi lahannya," ujar Faisal Basri.

Namun, Omnibus Law nantinya akan merugikan dan bisa mengambil banyak hak-hak buruh.

Tak hanya itu, pemerintah daerah tak lagi diberikan kewenangan terkait investasi-investasi tersebut.

"Kemudian, perpanjangan otomatis macem-macem gitu, sementara yang dari buruh akan diambil, diotak-atik, pesangon, betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu."

"Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan daerah harus dialihkan ke pusat," jelasnya.

Pro Kontra Rencana Omnibus Law, Konfederasi KASBI Ungkit Pernyataan Jokowi: Bertolak Belakang

Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved