Gubernur Kaltim Tak Segan akan Hentikan Proyek Ibu Kota Baru, Ini Fakta di Balik Ancaman Isran Noor

TRIBUNWOW.COM - Saat menghadiri acara pertemuan Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada Samarinda, Gubernur Isran Noor menegaskan akan menjaga kelestarian hutan di Kaltim, Senin (3/2/2020).

Tak hanya itu, dirinya juga tak segan-segan akan menghentikan pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo, jika merusak lingkungan di wilayahnya.

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," tegas Gubernur Kaltim tersebut.

• Pembangunan Bendungan di Ibu Kota Baru, Pemerintah akan Kucurkan Rp 80 M untuk Pembebasan Lahan

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektare.

Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektare lahan.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Hutan wajib hukumnya untuk dijaga

Menurut Isran, menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim, sehingga wajib hukumnya untuk dijaga.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional.

"Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim," ucap dia.

Seperti diketahui, lokasi ibu kota baru berada di dekat hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektare.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

• Luhut Pandjaitan Sebut Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

2. Tak segan hentikan pembangunan ibu kota baru

Lokasi ibu kota baru diketahui bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektare dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektare.

Ada kekhawatiran dari beberapa pihak, pembangunan ibu kota baru akan merusak lingkungan.

Namun, Gubernur Kaltim Isran menegaskan akan menjaga lingkungan selama pembangunan ibu kota baru.

"Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan," ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di kantor Gubernur, Senin.

3. Dampak pembangunan ibu kota baru menurut Walhi

Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai, pemindahan ibu kota ke Penajaman Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap akan diikuti dengan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa.

"Pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban ekologis Jakarta dan Pulau Jawa ke Kalimantan Timur dan lokasi sekitarnya," ujar Boy dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Boy menyebut argumentasi Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota karena Jakarta mengalami overload tidak akan mengurangi beban ekologis yang akan diterima Penajam Paser Utara.

Boy beralasan bahwa pemindahan tempat kerja PNS, pusat perkantoran dan tambahan tempat hiburan, serta buangan emisi akan membuat Kalimantan Timur padat.

Ia menjelaskan, kondisi overload Jakarta disebabkan oleh penataan ruang tidak dipersiapkan dengan baik.

Hal itu diperparah dengan pembangunan infrastruktur yang mengikuti pertumbuhan penduduk.

Ledakan penduduk Jakarta dalam tiga dekade terakhir dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang sentralistik.

Yang mana transaksi dari eksploitasi dan aktivitas ekonomi di provinsi lain secara terpusat di Jakarta.

• Gubernur Kaltim Isran Noor: Lebih Baik Tidak Ada Ibu Kota Negara di Kaltim jika Merusak Hutan

Hal itu menyebabkan ruang masyarakat di luar Jakarta memicu urbanisasi besar-besaran ke Jakarta.

"Model pembangunan ini secara otomatis akan terduplikasi dengan sendirinya ke Kalimantan Timur," kata Boy.

Ia memgatakan kondisi lingkungan Kalimantan Timur pasca-penempatan ibu kota baru akan menjadi parah dari Jakarta.

Sebab, beban lingkungannya akibat eksploitasi industri ekstraktif akan memfragmentasi bentang alam dan sistem hidrologis.

"Dampak lingkungan juga akan menjangkau provinsi dan pulau lain."

"Karena adanya kemungkinan pemerintahan mengambil skema landskap terhadap izin pertambangan, perkebunan, dan konsesi kayu di wilayah ibu kota," katanya.

(Kompas.com/Zakarias Demon Daton/Achmad Nasrudin Yahya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta di Balik Ancaman Gubernur Kaltim Akan Hentikan Proyek Ibu Kota Negara", dan  "Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis"