Terkini Nasional
Ragukan Penegakan Hukum Era Jokowi, Said Didu Singgung Dewi Tanjung hingga Ade Armando: Dia Itu Apa?
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengungkap ketidakadilan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengungkap ketidakadilan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, Said Didu lantas menyinggung nama Politisi PDIP Dewi Tanjung, hingga Pegiat Media Sosial Ade Armando.
Said Didu pun menyebut penegakan hukum di era Jokowi tumpul pada orang-orang di sekitar kekuasaan, dan tajam pada para oposisi.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam channel YouTube Rocky Gerung, Kamis (30/1/2020).
• Arti 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf Amin di Mata Rocky Gerung: Menghitung Kebohongan Baru
• Meski Puji Dewas KPK Ini Sosok yang Jujur, Rocky Gerung Tetap Beri Kritikan: Dia Itu Terlambat
Mulanya, Said Didu mengungkit soal Pilpres 2019 lalu.
Ia menyoroti soal kematian ratusan penjaga Tempat Pengambilan Suara (TPS) yang hingga kini tak ada tindak lanjutnya.
"Saya sih kembali lagi, apa yang diucapkan itu selalu yang sebaliknya," ujar Said Didu.
"Kita masih ingat berapa sih hampir 1000 petugas TPS meninggal itu kan tidak diungkap sama sekali, tidak ditelusuri sama sekali."
"Seakan-akan sah saja gitu loh," sambungnya.
Said Didu bahkan mengaku sama sekali pada penegakan hukum di era Jokowi.
Sebab menurutnya, rezim Jokowi selalu melindungi pihal-pihak di dekat kekuasaan meskipun terbukti bersalah.
"Terus KPU sama semua, jadi saya enggak percaya betul ini akan terjadi penegakan hukum," ujar Said Didu.
"Dan menariknya kita lihat lah, ada sekelompok orang yang melakukan apapun dan dilaporkan tidak pernah kena."

• Ungkap Kegelisahan PDIP, Rocky Gerung Beberkan Potensi Jokowi Buat Partai Baru: Sekarang Bersaing
Terkait itu, Said Didu pun menyinggung nama Dewi Tanjung.
"Kita sebutkan lah, Dewi Tanjung itu apa sih?," ucapnya.
"Dewi Tanjung itu kan setiap saat dilaporkan."
Saat mendengar nama Dewi Tanjung, Pengamat Politik Rocky Gerung justru berkelakar.
"Itu dari kerajaan mana Dewi Tanjung?," tanya Rocky Gerung.
"Dia PDIP, bukan anggota dewan," jawab Said Didu.
Lantas, Said Didu pun kembali melanjutkan penjelasannya.
Ia menyebut tak ada keadilan hukum di era Jokowi.
"Jadi semua orang yang dianggap oposisi itu instan penegakan hukumnya, instan penangkapannya," ucap Said Didu.
"Tapi orang yang dekat dengan kekuasaan itu tidak akan pernah diproses."
Tak hanya soal Dewi Tanjung, Said Didu juga menyinggung nama Ade Armando.
"Ade Armando tidak pernah diproses meskipun dilaporkan berkali-kali," sambungnya.
Simak video berikut ini menit 4.30:
Tanggapan Fahri Hamzah
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah memberikan penilaiannya terhadap 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin.
Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah pun kembali mengungkit keberanian Jokowi mengajak Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke dalam kabinet.
Menurut Fahri Hamzah, Jokowi memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengajak rival di Pilpres 2019 masuk ke dalam pemerintahan.
Fahri Hamzah menyatakan, di periode kedua ini Jokowi sudah cukup berpengalaman dalam memilih para menteri.
• Bahas Pilpres 2024, Rocky Gerung Ungkap Upaya Jokowi agar Tak Dilengserkan, Ini Penjelasannya
Lantas, ia pun menyinggung lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode pertama.
"Saya menganggap bahwa timnya presiden dan presidennya sendiri adalah dia sudah makin berpengalaman," ucap Fahri dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (30/1/2020).
"Tentu lima tahun itu kalau kita sekolah kita dapat gelar doktor."
Fahri juga menilai Jokowi kini lebih matang dalam hal memilih jajaran menteri.
"Presiden dalam hal ini tentu lima tahun dia belajar melihat keadaan ini secara lebih matang," ujar Fahri.
"Dan itu approve sebenarnya dengan cara dia memilih para pembantunya juga relatif lebih matang."
Melanjutkan pernyataannya, Fahri Hamzah justru menyinggung soal masuknya partai oposisi ke dalam pemerintahan.
Menurutnya, keputusan Jokowi itu sangat spektakuler.
"Menurut saya salah satu yang spektakuler adalah keberanian untuk mengajak oposisi masuk ke dalam kabinet," ungkap Fahri.
Terkait hal itu, Fahri meyakini di periode kedua ini Jokowi benar-benar ingin berekonsiliasi secara total.
Termasuk hingga memasukkan Prabowo Subianto ke dalam jajaran kabinet.
"Sebenarnya itu adalah kelanjutan dari apa yang saya sendiri dari awal mengatakan memang sebaiknya di periode kedua ini Pak Jokowi itu mendisain rekonsiliasi total,"kata Fahri.
"Supaya jalan kita untuk 2024 dan seterusnya lebih mulus."
"Dan itulah sebenarnya yang saya ingin diteruskan rekonsiliasi ini," sambung Fahri.
• Ungkap Sinyal Persaingan Jokowi dan PDIP, Rocky Gerung: Rakyat Tunggu Momentum Kapan Meledak
Terkait keberanian Jokowi memasukkan Prabowo Subianto ke dalam kabinet, Fahri menganggap itu adalah hal yang luar biasa.
"Jadi jangan cuman presiden secara simbolik melakukan itu," bebernya.
"Luar biasa loh berani mengajak orang yang tadinya berantem sama dia sekarang di sampingnya."
Tak hanya itu, Prabowo Subianto disebutnya kini mendapat perlakuan istimewa dibandingkan dengan menteri lainnya.
"Bahkan kalau saya lihat ada pengistimewaan kepada Pak Prabowo di antara menteri yang lain," ungkap Fahri.
(TribunWow.com)