Pemerintah Diberi Nilai di Bawah 5, Mahfud MD Ungkit Kasus Jiwasraya: Saya Ketemu Erick Thohir, Buka

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sempat menyinggung masalah Jiwasraya.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mendapat kritikan dari Pakar Tata Hukum Negara, Bivitri Susanti di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (29/1/2020).

Bivitri Susanti memberikan nilai di bawah lima terkait masalah hukum selama 100 hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Soal Tragedi Semanggi, Mahfud MD: Belum Ada Putusan Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

"Saya ingin Anda menyambung ke soal drama ini ke soal bagaimana melihat proses penegakan hukum selama 100 hari ini, tadi catatan Anda nilainya berapa?" tanya Najwa Shihab.

"Wah berat ya untuk kalau dikasih nilai, saya kira masih di bawah lima," jawab Bivitri,

Bivitri memberi nilai demikian lantaran merasa KPK kini semakin lemah akibat direvisi.

Hal itu dibuktikan dengan sulitnya mengejar Politisi PDIP, Harun Masiku dan sulitnya penggeledahan Kantor DPP PDIP.

"Ukuran saya adalah pertama pemberantasan korupsi, kita sudah tahu betul apa yang disuarakan di bulan September (2019) mengenai Revisi Undang-undang KPK ternyata sudah tebukti, termasuk kasus Harun Masiku ini, misalnya bahwa mau melakukan penggeledahan sulit dan sebagainya," kritik Bivitri.

Selain itu, ia juga mengkritik soal hukum yang dinilai hanya untuk melancarkan investasi.

"Tapi yang kedua menurut saya yang perlu dilihat adalah bagaimana wacana mengenai hukum, cuma dipenuhi oleh hukum sebagai regulasi, dan gawatnya lagi regulasi sebagai pelancar investasi," lanjutnya.

Padahal menurutnya, banyak kasus-kasus hukum yang belum tuntas seperti penggusuran di Tamansari, Bandung.

"Jadi ini terkait keduanya bapak-bapak menteri, padahal kita tahu semua hukum tidak hanya soal itu, hukum juga soal bagaimana orang yang digusur misalnya di Tamansari tapi tidak ada pertanggungjawabannya, atau di tempat-tempat lainnya dan lain sebagainya itu malah tidak tersentuh selama 100 hari ini," protes Bivitri.

• Pernah Bebaskan Pelajar di Bekasi yang Bunuh Begal, Begini Penjelasan Mahfud MD soal Kasus di Malang

Menanggapi kritik Bivitri, Mahfud MD menilai pakar tata hukum negara itu tidak adil.

Bivitri disebut hanya fokus pada masalah itu-itu saja dan tidak melihat soal kasus besar yang telah dibuka pemerintah, seperti kasus Jiwasraya.

"Contohnya tidak fair, misalnya hanya menyebut soal Masiku, soal KPK sulit menggeledah."