Di ILC, Refly Harun Pesimis pada Pemerintahan Jokowi, Ungkit Mulan Jameela: Pembalap dalam Tikungan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memgaku pesimis terhadap pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu berkaitan dengan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2020 yang melibatkan Harun Masiku.

Refly Harun bahkan mengaku sudah mencurigai tanda-tanda pelemahan pemeberantasan korupsi sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.

Hal itu disampaikan Refly Harun dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/1/2020).

• Di ILC, Politisi Demokrat Blak-blakan Sentil Jubir KPK Ali Fikri: Saya Kira Jubir Harun Masiku

• Dua Penyidik KPK Dikembalikan ke Institusi Polri, Ini Alasannya

Mulanya, Refly Harun menyinggung soal Pemilu 2019 lalu.

Ia pun mengungkap sejumlah masalah yang menurutnya tak layak dilakukan oleh partai politik.

"Yang juga harus kita pahami adalah soal recall," ucap Refly.

"Recall ini juga masalah, pencoretan itu juga masalah."

Lantas, Refly menyinggung nama Mulan Jameela, kader Partai Gerindra yang akhirnya menduduki kursi DPR setelah lawanya dinyatakan kalah dalam Pemilu 2019.

"Dalam kasus yang melanda Partai Gerindra untuk memasukkan Mulan Jameela cs itu dipecatin dulu nomor dua dan tiganya," ucap Refly.

"Kalau begitu cara berpemilu kita maka politik kita tidak akan baik."

• Karni Ilyas Heran Harun Masiku Belum Tertangkap, Pertanyakan Alat KPK yang Lebih Canggih dari Densus

Refly menambahkan, ada keraguan soal pemberantasan korupsi di periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Terakhir saya ingin mengatakan kalau kita mau ngomong sebenarnya memang general mood kita terhadap pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi kedua ini memang agak pesimistis," kata Refly.

"Ini yang saya rasakan dan saya kira beberapa aktivis anti-korupsi juga merasakan itu."

Melanjutkan pernyataannya, Refly lantas menyinggung revisi Undang-undang KPK beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu adalah tanda pemerintahan kedua Jokowi ini tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

"Jadi dimulai dari tanda-tanda revisi Undang-Undang KPK," kata Refly.

"Seperti pembalap dalam tikungan, tikungan terakhir langsung dia libas."

Lebih lanjut, Refly Harun mengungkit soal pemilihan pimpinan baru KPK.

"Lalu kemudian pemilihan pimpinan KPK, mulai dari pembentukan pansel (panitia seleksi)," kata Refly.

"Tidak hanya 2019, tapi 2015 juga sudah terjadi. "

Bahkan, kecurigaan Refly itu sudah ada sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, 2015 lalu.

"Ketika Pak Jokowi menunjuk 9 srikandi karena dia menghindari himpitan kanan dan himpitan kiri," ungkapnya.

"Saya tahu betul waktu itu."

"Karena itu lah menurut saya, kalau kita mau memperbaiki negara ini dan kita kembali pada komitmen pemberantasan korupsi, mari sama-sama," sambung Refly.

Simak video berikut ini menit ke-12.00:

Yasonna Laoly Bela Harun Masiku?

Pada kesempatan itu, sebelumnya politisi Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik keras keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, yang memecat Direktur Jenderal (Direjen) Imigrasi Ronny Sompie.

Benny menduga Yasonna Laoly tengah berusaha melindungi kader PDIP, Harun Masiku.

"Oke lah kalau toh betul ada sistem yang salah," ucap Benny.

"Tapi seingat saya kepala humas imigrasi namanya siapa, Arifin Gumilang tanggal 13 Januari 2020 menyampaikan bahwa Masiku sudah ke luar negeri tanggal 6 dan belum kembali," sambungnya.

Ia pun mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. 

"Iya kan Pak Dirjen? Mengapa saya bilang tidak ada kejujuran?," ucap Benny.

"Kalau memang ada salah sistem, sistemnya lemot atau apa tadi bahasa teknis teknologi."

"Kalau memang sistemnya lemot mengapa pada tanggal itu tidak secara terbuka disampaikan kepada publik bahwa ada kerusakan sistem di bandara?," sambungnya.

• Meski Puji Dewas KPK Ini Sosok yang Jujur, Rocky Gerung Tetap Beri Kritikan: Dia Itu Terlambat

Benny lantas mengimbau Dirjen Imigrasi untuk tak menyatakan kebohongan soal keberadaan Harun Masiku.

"Ya itu saya bilang, janganlah membohongi publik di siang hari bolong, jangan," kata Benny.

"Dirjen Imigrasi, Menkumham, saya respect, tapi saya mohon janganlah membela Masiku."

Benny menyatakan, Menkumhan dan Dirjen Imigrasi seharusnya membela kepentingan publik.

Bukan justru membela Harun Masiku yang kini masih buron.

"Bela bangsa ini, bela negara ini. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan," ucapnya.

"Ambil bagian dalam agenda pemberatasan korupsi."

Lebih lanjut, Benny pun menyinggung nama Menkumham Yasonna Laoly.

Disebutnya, kini Yasonna Laoly tengah dalam kondisi dilema.

"Tapi kan saya tahu juga Pak Menkumham ini berada pada situasi dilematis," kata Benny.

Menurut Benny, Ronny Sompie hanyalah korban dari kesalahan Yasonna Laoly.

Terlebih, menurutnya alasan Yasonna Laoly memecat Ronny Sompie itu tak masuk akal.

• Karni Ilyas Tuntut Jawaban Jubir KPK soal Harun Masiku: Orang Berdosa di Indonesia Ngeri dengan KPK

"Sayang kan Pak Dirjen Imigrasi jadi korban, dia dipecat, diberhentikan dengan argumentasi yang konyol toh?," ucap Benny.

"Masa argumentasi soal konflik kepentingan, ya bangunlah argumentasi yang lebih masuk akal daripada argumentasi yang dibikin-bikin."

Ia lantas menilai Yasonna Laoly cenderung lebih membela Harun Masiku dalam kasus ini.

"Kesalahan seorang menteri ditimpakan, dibebankan kepada dirjen, dirjennya dicopot," ujar Benny.

"Padahal Beliau mengambil sikap demikian karena menterinya sedang membela Masiku."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)