Tak Terima Jokowi Disalahkan dalam Kasus Pelanggaran HAM, Politisi NasDem: Gus Dur Juga Enggak Bisa

Menurut Asfinawati, sebenarnya para pelanggar HAM bisa dimaafkan jika bisa mengakui kesalahannya.

"Padahal sebetulnya dalam KKR itu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi tokoh-tokoh atau orang yang melakukan bukan aktor sebenarnya itu bisa dimaafkan."

"Kalau dia membuat pengakuan dengan itulah permasalahan HAM kita bisa selesai. Kita bisa tahu ternyata ini pelaku utamannya ini," jelas Asfinawati.

Selain itu, Asfinawati mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan kasar dari aparat penegak hukum juga merupakan tindakan pelanggaran HAM.

"Kembali lagi persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia ini jangan dipersempit hanya di masa lalu, ada banyak sekali tindakan represif aparat menangkap, memukul orang yang berdemonstrasi," ungkap Asfinawati.

"Itu disiksa dan lain-lain itu datanya banyak sekali loh," imbuhnya.

Lantas, Asfinawati kembali mengungkit janji Jokowi pada kampanye periode pertamanya pada 2014 yang tertuang dalam Nawa Cita.

Di dalam Nawa Cita itu juga terdapat janji Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia.

"Pertama yang harus kita ingat Pak Presiden Jokowi itu di periode pertama berjanji sehingga bisa dipilih dengan dokumen Nawa Cita."

"Dan di dokumen Nawa Cita dia menjanjikan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masa lalu dan melakukan berbagai pemenuhan Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

• Didebat YLBHI, Politisi NasDem Bandingkan Era Jokowi dengan Soeharto: Anda Gak Ngalamin

Lantaran belum terwujud, Asfinawati menilai Jokowi sudah berbohong.

"Dan itu sudah dibohongi dan dia sudah berbohong pada dokumen yang sudah dia setor ke KPU itu," ungkapnya.

Sehingga, ia menilai tak akan ada lagi harapan penyelesaian masalah HAM di empat tahun setengah yang akan datang selama periode Jokowi.

"Dan kemudian yang terjadi sebaliknya, jadi hilangkan harapan kita akan terjadi lagi," protes Asfinawati. (TribunWow.com/Mariah Gipty)