Tak Terima Jokowi Disalahkan dalam Kasus Pelanggaran HAM, Politisi NasDem: Gus Dur Juga Enggak Bisa

TRIBUNWOW.COM - Politikus NasDem, Emmy Hafild membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan presiden-presiden sebelumnya dalam hal penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu diungkapkan Emmy Hafild saat membahas 100 hari kinerja Jokowi dan Wakilnya, Ma'ruf Amin di acara Dua Arah Kompas TV pada Selasa (28/1/2020).

Emmy Hafild tidak menerima bahwa Jokowi menjadi sasaran dan disalahkan atas masalah-masalah HAM di Indonesia yang hingga kini banyak belum selesai.

• Politisi NasDem Ungkap Jokowi Berhasil atasi Masalah 212, Ketua YLBHI Balas Sebut Presiden Berbohong

Mulanya, ia menolak bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi masalah politik di Indonesia.

Emmy memberikan contoh bahwa Jokowi bisa menurunkan ketegangan politik dengan merangkul mantan rivalnya di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, Prabowo Subianto menjadi menteri.

"Turun drastis saya kira enggak prestasi Pak Jokowi saat ini itu adalah meredam konflik yang hampir mencabik-cabik negara kita."

"Dan dengan merangkul mantan pesaingnya, Beliau menurunkan suhu politik walaupun di grup saya masih terpecah-pecah itu antara pro satu dengan pro dua," ujar Emmy.

Hal itu membuat Emmy kagum, meskipun masih banyak orang belum bisa menerima rekonsiliasi tersebut.

"Tapi secara politik saya kira saya sampai terkagum-kagum."

"Karena sebetulnya antara menolak atau tidak menolak begitu yah tapi saya kira soal politik itu baik," puji Emmy.

• Polisi Jadi Ketua KPK hingga PSSI, Ray Rangkuti Kritik Jokowi: Dia Biarkan Tindakan Unprofesional

Terkait permasalahan HAM di Indonesia, Emmy menilai tidak ada presiden yang bisa mengatasi masalah HAM masa lalu.

Sehingga, ia meminta jangan hanya menyalahkan Jokowi.

Padahal menurutnya, presiden-presiden sebelumnya dianggap belum bisa.

"Kalau Hukum dan HAM begini tidak ada satupun presiden di Indonesia yang mampu menangani masalah HAM masa lalu."

"Iya tetapi jangan juga disalahkan Pak Jokowi, karena Gus Dur saja enggak bisa, Megawati enggak bisa, SBY enggak bisa," ucap Emmy.

Ia menegaskan, Jokowi disalahkan padahal pemerintahan periode keduanya baru dimulai.

"Kemudian sekarang Jokowi diminta menyelesaikan itu semua sementara belum, belum selesai ini, ini baru 3 bulan gitu," kata dia.

Emmy mengatakan pada periode sebelumnya, Jokowi fokus menangani ekonomi.

• Haris Azhar Soroti 100 Hari Pemerintahan Jokowi: Enggak Ada Tanda-tanda Positif

"Baru seratus hari, lima tahun yang sebelumnya dia menghadapi ekonomi itu tadi."

"Peninggalan insfrastruktur yang berantakan, insfrastruktur sudah sekarang kita menghadapi ekonomi global yang sedang lesu," ungkapnya.

Emmy mengatakan, masalah pelangggaran Hukum dan HAM akan tetap diprioritaskan oleh Jokowi.

"Supaya kita tetap bisa jalan, SDM yang parah."

"Saya kira penegakkan hukum tidak jadi prioritas yang ke bawah menurut saya, tetap menjadi prioritas, tidak ada menyebabkan yang itu menjadi nomor dua atau nomor tiga atau nomor empat," ucap dia.

Lihat videonya mulai menit ke-9:15:

Ketua YLBHI Nilai Jokowi sudah Berbohong

Kemudian, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  Asfinawati turut menanggapi apa yang diungkapkan Emmy.

Asfinawati mengatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu tidak hanya terjadi di masa lalu.

Ia meminta jangan ada pikiran bahwa HAM masa lalu tidak pernah bisa diselesaikan.

"Pertama Hak Asasi Manusia bukan yang masa lalu, yang terjadi pelanggar HAM yang berat."

"Yang kedua justru para pelaku utama lah yang selalu memasuki pikiran kita, percaya bahwa itu tidak bisa diselesaikan," jelas Asfinawati.

• Bahas Kebebasan Pendapat Era Jokowi, Politisi NasDem Ungkit Tudingan Jokowi PKI: Itu Sangat Pribadi

Menurut Asfinawati, sebenarnya para pelanggar HAM bisa dimaafkan jika bisa mengakui kesalahannya.

"Padahal sebetulnya dalam KKR itu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi tokoh-tokoh atau orang yang melakukan bukan aktor sebenarnya itu bisa dimaafkan."

"Kalau dia membuat pengakuan dengan itulah permasalahan HAM kita bisa selesai. Kita bisa tahu ternyata ini pelaku utamannya ini," jelas Asfinawati.

Selain itu, Asfinawati mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan kasar dari aparat penegak hukum juga merupakan tindakan pelanggaran HAM.

"Kembali lagi persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia ini jangan dipersempit hanya di masa lalu, ada banyak sekali tindakan represif aparat menangkap, memukul orang yang berdemonstrasi," ungkap Asfinawati.

"Itu disiksa dan lain-lain itu datanya banyak sekali loh," imbuhnya.

Lantas, Asfinawati kembali mengungkit janji Jokowi pada kampanye periode pertamanya pada 2014 yang tertuang dalam Nawa Cita.

Di dalam Nawa Cita itu juga terdapat janji Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia.

"Pertama yang harus kita ingat Pak Presiden Jokowi itu di periode pertama berjanji sehingga bisa dipilih dengan dokumen Nawa Cita."

"Dan di dokumen Nawa Cita dia menjanjikan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masa lalu dan melakukan berbagai pemenuhan Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

• Didebat YLBHI, Politisi NasDem Bandingkan Era Jokowi dengan Soeharto: Anda Gak Ngalamin

Lantaran belum terwujud, Asfinawati menilai Jokowi sudah berbohong.

"Dan itu sudah dibohongi dan dia sudah berbohong pada dokumen yang sudah dia setor ke KPU itu," ungkapnya.

Sehingga, ia menilai tak akan ada lagi harapan penyelesaian masalah HAM di empat tahun setengah yang akan datang selama periode Jokowi.

"Dan kemudian yang terjadi sebaliknya, jadi hilangkan harapan kita akan terjadi lagi," protes Asfinawati. (TribunWow.com/Mariah Gipty)