Politisi NasDem Ungkap Jokowi Berhasil atasi Masalah 212, Ketua YLBHI Balas Sebut Presiden Berbohong

TRIBUNWOW.COM - Politikus Partai NasDem, Emmy Hafild yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengatasi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Emmy Hafild yakin Jokowi bisa mengatasi persoalan HAM di sisa waktunya menjabat 4,5 tahun yang akan datang.

Hal itu diungkapkan Emmy Hafild saat membahas 100 hari kinerja Jokowi dan Wakilnya, Ma'ruf Amin di acara Dua Arah Kompas TV pada Selasa (28/1/2020).

• 100 Hari Kerja Jokowi, Ketua YLBHI Asfinawati: Dia Berbohong pada Dokumen yang Disetor ke KPU

Mulanya, Emmy Hafild menyinggung komisi dari Afrika Selatan terkait penanganan masalah HAM

"Masalahnya itu kan saya mengikuti sejak tahun 1998 kita selalu melihat Afrika Selatan bahwa mereka bisa ada semacam komisi apa namanya truth dan rekonsiliasi," kata Emmy Hafild.

Emmy Hafild mengatakan, setiap negara memiliki masalah yang berbeda-beda.

Namun menurutnya, permasalahan di Indonesia cukup sulit mengingat tokoh-tokoh penting lah yang justru terlibat dalam pelanggaran HAM.

"Tapi tiap negara itu punya masalah sosial politik yang berbeda, Indonesia itu agak susah."

"Karena banyak tokoh-tokoh kita terlibat gitu loh, jaman dulu," ujar Emmy.

Ia mengatakan, tokoh-tokoh penting itu bukan hanya dari tokoh-tokoh militer.

Menurutnya, tidak semua negara bisa meniru Afrika Selatan dalam menghadapi kasus-kasus HAM.

• Polisi Jadi Ketua KPK hingga PSSI, Ray Rangkuti Kritik Jokowi: Dia Biarkan Tindakan Unprofesional

"Semua orang everybody was, bukan tokoh militer saja ya, tokoh-tokoh di masyarakat kita bagian dari dalam sekedar satu degree itu ga bisa meniru seperti Afrika Selatan itu hanya satu-satunya negara di dunia yang bisa," jelasnya.

Meski demikian, Emmy yakin Jokowi akan melakukan tindakan tegas terkait permasalahan HAM dalam 4,5 tahun ini.

Ia lantas mencontohkan polemik gerakan 212 yang dianggapnya bisa diselesaikan Jokowi dengan baik

"Saya tahu Pak Jokowi pasti akan melakukan sesuatu, tapi kita tidak tahu seperti dia mengatasi masalah 212 bisa selesai dengan suprisely (mengejutkan) yang belum pernah kita antisipasi sebelumnya," ungkap Emmy. 

Balasan Ketua YLBHI Asfinawati

Kemudian, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  Asfinawati turut menanggapi apa yang diungkapkan Emmy.

Asfinawati mengatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) itu tidak hanya terjadi di masa lalu.

Ia meminta jangan ada pikiran bahwa HAM masa lalu tidak pernah bisa diselesaikan.

"Pertama Hak Asasi Manusia bukan yang masa lalu, yang terjadi pelanggar HAM yang berat."

"Yang kedua justru para pelaku utama lah yang selalu memasuki pikiran kita, percaya bahwa itu tidak bisa diselesaikan," jelas Asfinawati.

• Bahas Kebebasan Pendapat Era Jokowi, Politisi NasDem Ungkit Tudingan Jokowi PKI: Itu Sangat Pribadi

Menurut Asfinawati, sebenarnya para pelanggar HAM bisa dimaafkan jika bisa mengakui kesalahannya.

"Padahal sebetulnya dalam KKR itu Komisi Kebenaran Rekonsiliasi tokoh-tokoh atau orang yang melakukan bukan aktor sebenarnya itu bisa dimaafkan."

"Kalau dia membuat pengakuan dengan itulah permasalahan HAM kita bisa selesai. Kita bisa tahu ternyata ini pelaku utamannya ini," jelas Asfinawati.

Selain itu, Asfinawati mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan kasar dari aparat penegak hukum juga merupakan tindakan pelanggaran HAM.

"Kembali lagi persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia ini jangan dipersempit hanya di masa lalu, ada banyak sekali tindakan represif aparat menangkap, memukul orang yang berdemonstrasi," ungkap Asfinawati.

"Itu disiksa dan lain-lain itu datanya banyak sekali loh," imbuhnya.

Lantas, Asfinawati kembali mengungkit janji Jokowi pada kampanye periode pertamanya pada 2014 yang tertuang dalam Nawa Cita.

Di dalam Nawa Cita itu juga terdapat janji Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia.

"Pertama yang harus kita ingat Pak Presiden Jokowi itu di periode pertama berjanji sehingga bisa dipilih dengan dokumen Nawa Cita."

"Dan di dokumen Nawa Cita dia menjanjikan akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masa lalu dan melakukan berbagai pemenuhan Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

• Didebat YLBHI, Politisi NasDem Bandingkan Era Jokowi dengan Soeharto: Anda Gak Ngalamin

Lantaran belum terwujud, Asfinawati menilai Jokowi sudah berbohong.

"Dan itu sudah dibohongi dan dia sudah berbohong pada dokumen yang sudah dia setor ke KPU itu," ungkapnya.

Sehingga, ia menilai tak akan ada lagi harapan penyelesaian masalah HAM di empat tahun setengah yang akan datang selama periode Jokowi.

"Dan kemudian yang terjadi sebaliknya, jadi hilangkan harapan kita akan terjadi lagi," protes Asfinawati.

 Lihat videonya mulai menit ke 17:05:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)