Ada Dugaan Kesengajaan dalam Delay Rekaman CCTV Harun Masiku, Jubir KPK Ali Fikri Beri Bantahan

TRIBUNWOW.COM - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebutkan kendala keterlambatan dalam rekaman CCTV yang memuat Harun Masiku sedang didalami.

Untuk diketahui, rekaman CCTV tersebut penting berkaitan dengan keberadaan Harun yang berstatus buron dalam kasus dugaan suap.

Dilansir TribunWow.com, Ali menyebutkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Sompie sedang mendalami penyebab keterlambatan data rekaman.

• Roy Suryo Kritik Rekaman CCTV yang Memuat Keberadaan Harun Masiku: Teknologi Kita Tidak Sejadul Itu

"Mengenai bahwa itu ternyata datanya delay dari Imigrasi, dan kemudian Pak Sompie juga sudah mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan atau pendalaman terkait dengan itu," kata Ali Fikri, dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi di TvOne, Selasa (28/1/2020).

"Saya pikir ini langkah yang bagus," tambahnya.

Ali menyebutkan dalam penyidikan perkara selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang perlu didalami.

"Di sana ada unsur menghalangi, memerintah, tapi tidak serta-merta di situ ada unsurnya kesengajaan," jelasnya.

"Pendalaman-pendalaman itu saya pikir cukup bagus untuk mendukung apakah dimungkinkan, atau kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja (menghalangi)," lanjut Ali.

Menurut Ali, proses pendalaman sistem pengawasan dilakukan oleh pihak Imigrasi.

• Pertanyakan Pencarian Harun Masiku yang Lama, Roy Suryo Bandingkan CCTV Bandara Soetta dengan Warteg

Hadir dalam tayangan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi, Muhammad Isnur, menanggapi penjelasan Ali.

"Dalam banyak kasus kejahatan, apalagi korupsi, kita tahu itu hampir semua berupaya lari, berupaya kabur dan ada pihak-pihak yang membantu proses kaburnya," kata Isnur.

Isnur menegaskan YLBHI sudah melaporkan ada dugaan penghalang-halangan penyidikan.

"Pertama, disebutkan dia mau ditangkap di PTIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian), dia gagal," jelas Isnur.

Padahal pada saat operasi tangkap tangan (OTT) dilaksanakan, diketahui Harun berada di PTIK.

"Kedua, ada 14 hari disinformasi. Upaya pengelabuan informasi publik bahwa ini (Harun) masih di luar negeri," lanjutnya.

Setelah terbit pencekalan Harun untuk perjalanan ke luar negeri, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan Harun masih berada di luar negeri.

"Ini maksudnya apa selama seminggu dibilang di luar negeri?" kata Isnur.

"Apakah ngasih waktu untuk dia lari ke mana, misalnya? Sehingga dalam 14 hari KPK kehilangan jejak," tambahnya.

Isnur juga mengkritik para pemimpin KPK yang langsung mempercayai pernyataan Yasonna.

"Pertanyaannya, ke mana intelejen KPK?" kata Isnur.

• Roy Suryo Sebut Ada Kejanggalan Rekaman CCTV Bandara soal Harun Masiku: Apa Jadinya Indonesia?

Demokrat Pertanyakan Pencarian Harun

Politisi Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mempertanyakan pencarian Harun.

Pertanyaan itu ia lontarkan saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Dewan Pengawas KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

"Masa seorang Masiku ini tidak bisa kita temukan? Sedih saya," kata Benny K Harman, dikutip dari Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Benny membandingkan pengejaran Harun dengan penangkapan teroris.

"Kasus terorisme besar, tiga kali 24 jam gampang sekali dapatnya, masak Masiku (tidak bisa)," katanya.

"Aduh, kuman di seberang lautan bisa kita lihat, gajah di depan mata saya, enggak bisa aku lihat," tambah Benny.

Menurut Benny, penangkapan Harun harus segera dilakukan agar tidak memberikan kesan KPK tidak dapat berkutik menghadapi partai penguasa.

"Jangan ada kesan Masiku dan partai penguasa, lalu KPK lumpuh. Ini adalah momentum KPK punya otonomi atau tidak, di bawah tekanan penguasa atau tidak," kata Benny.

Pernyataan Benny tersebut sontak membuat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menyanggah.

Ia meminta agar Benny tidak membawa urusan partai dalam rapat antarlembaga tersebut.

"Jadi apa yang kita sampaikan, kalau kita sudah di Komisi III, tidak ada partai-partai lagi. Yang ada partai Komisi III. Kita harus konsekuen bicara itu," kata Trimedya.

Trimedia bahkan mengungkapkan keberatannya terhadap pernyataan Benny.

"Kita boleh kejar orangnya, tapi tolong jangan sebut (partainya). Jadi melalui pimpinan, kami keberatan dengan sikap Benny sampai sebut seperti itu, ya," tegas Trimedya.

Benny kemudian membantah pernyataan tersebut menyinggung PDIP.

"Saya tidak pernah menyebut PDI-P, yang menyebut PDI-P itu Ketua (Demond J Mahesa)," jawab Benny.

Trimedya menolak anggapan Benny dengan membalas Benny pasti merujuk PDIP.

Untuk menghentikan adu mulut antara kedua Komisi III DPR itu, Ketua Komisi Desmond J Mahesa menskors rapat.

"Kita skors dulu biar dingin," kata Desmond.

Lihat videonya mulai menit 13:00

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)