100 Hari Masa Jabatan Jokowi, Ray Rangkuti Soroti Penegakan Hukum dan HAM: Rezim Paling Parah

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menjabat selama 100 hari.

Dilansir TribunWow.com, Ray Rangkuti menilai pemerintahan Jokowi adalah rezim yang paling buruk dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Ray Rangkuti, Jokowi seolah mengorbankan penegakan hukum dan HAM hanya untuk memajukan pembangunan infrastuktur.

Hal itu disampaikannya melalui taynagan 'Dua Arah' yang diunggah channel YouTube Kompas TV, Senin (27/1/2020).

• Mahasiswa Aceh Masih di China, Para Orangtua Minta Jokowi Pulangkan Anak Mereka: Sungguh Menakutkan

• Jokowi Sebut KBRI akan Kirim Logistik untuk WNI di Wuhan, Jelaskan Proses Masuk saat Ini Ketat

Dalam tayangan tersebut, sebelumnya Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Emmy Hafild yang angkat bicara.

Emmy Hafild menilai tak adil jika Jokowi terus disalahkan karena belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sebab, menurutnya tak ada satupun presiden di Indonesia yang mampu melakukan itu.

"Tidak ada satupun presiden di Indonesia yang mampu menangani masalah HAM masa lalu," ujar Emmy Hafild.

"Jangan disalahkan pada Jokowi."

Lantas, ia pun menyinggung nama presiden Indonesia, mulai dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena Gus Dur aja enggak bisa, Megawati enggak bisa, SBY enggak bisa," ucap Emmy Hafild.

Menurutnya, kini terlalu dini menagih penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada Jokowi.

Sebab, Jokowi baru saja memulai pemerintahan periode keduanya selama 100 hari.

"Kemudian Jokowi diminta menyelesaikan itu semua, sementara belum selesai ini," ucapnya.

"Ini baru 3 bulan, baru 100 hari."

Melanjutkan penjelasannya, Emmy Hafild pun menyinggung pemerintahan Jokowi sebelumnya.

"Lima tahun yang sebelumnya dia menghadapi ekonomi," kata Emmy Hafild.

"Peninggalan infrastruktur yang berantakan."

• 100 Hari Kerja Jokowi, Haris Azhar: Cermin Sisa 4 Tahun Lebih ke Depan akan Suram

Lantas, ia menilai kini keinginan Jokowi memperbaiki infrastruktur sudah terwujud.

"Sekarang infrastruktur sudah, kita menghadapi ekonomi global yang sedang lesu," kata Emmy Hafild.

"Ini bagaimana supaya kita tetap bisa jalan, SDM yang parah."

Lebih lanjut, Emmy Hafild memberikan penilaiannya soal penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

"Saya kira penegakan hukum tidak jadi prioritas yang ke bawah," ucapnya.

"Tetap menjadi prioritas, tidak ada yang menyebabkan itu menjadi nomor dua atau nomor tiga, tidak."

Menanggapi pernyataan Emmy Hafild, Ray Rangkuti pun angkat bicara.

Ray Rangkuti menyoroti soal keberadaan kompetitor politik di dalam pemerintahan.

"Saya menanggapi soal pelibatan, bukan mitra politik ya, 'Kompetitor di dalam pemerintahan sebagai langkah yang positif'," ucap Ray Rangkuti.

"Sebaliknya menurut saya justru itu negatifnya."

Ray Rangkuti lantas memberikan penilaiannya terhadap penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

Secara terang-terangan, Ray Rangkuti bahkan menyebut rezim Jokowi melakukan penegakan hukum dan HAM yang paling parah dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

"Penegakan hukum dan asasi manusia saya kira ini yang paling parah," ucap Ray Rangkuti.

"Di rezimnya Pak Jokowi."

Bahkan, ia menyebut Jokowi rela tak menegakkan hukum dan HAM hanya untuk membangun infrastruktur.

"Saya hampir-hampir mau mengatakan suasananya seperti mengabaikan dua faktor ini demi apa yang disebut pembangunan infrastruktur," sambung Ray Rangkuti.

Simak video berikut ini menit ke-9.48:

Empat Tahun ke Depan Bakal Suram

Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar turut mengomentari 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tepat hari ini, Senin (27/1/2020).

Diketahui, 100 hari Jokowi-Maruf Amin dihitung sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019.

Di hari itulah, mereka ‎mulai bekerja.

Menurut Haris Azhar selama 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tidak ada tanda positif baik di masalah HAM maupun korupsi.

"‎Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi tidak ada yang diselesaikan Jokowi,"ucapnya dikutip dari Kompas,com, Senin (27/1/2020).

Justru di era Jokowi-Maruf Amin, Haris Azhar menyoroti banyaknya kasus baru korupsi dan penanganannya juga bertambah.

"Di zaman dia (Jokowi) justru banyak kasus baru. Dulu penanganan korupsi dilawan balik sama koruptornya. Tapi jaman Jokowi difasilitasi dengan undang-undang yang baru," tegasnya.

• Pasien Suspect Virus Corona di Indonesia Bertambah, Jokowi Minta Perketat Pemeriksaan WNA Tiongkok

Rencana dan komitmen Jokowi ‎untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM menurut Haris Azhar tidak ada yang berhasil.

Sehingga dia menilai periode 100 hari Jokowi-Maruf Amin ini sudah mencerminkan bagaimana sisa 4 tahun ke depan yang lebih suram.

"Jadi sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini sudah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram."

"Karena kalau lihat grafik 5 tahun lalu juga buruk kan. Jadi ke depan juga bakal tetap buruk dan bahkan mungkin akan lebih buruk," tambahnya.

(TribunWow.com)