100 Hari Kerja Jokowi, Haris Azhar: Cermin Sisa 4 Tahun Lebih ke Depan akan Suram

Isu pemberantasan korupsi menjadi catatan buruk di akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Apalagi, saat itu pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Sejumlah hal yang menjadi sorotan antara lain kehadiran Dewan Pengawas yang dianggap memperlambat kinerja penindakan KPK.

Kritik lain terhadap revisi UU KPK adalah pegawai KPK yang akan menjadi ASN, juga kedudukan KPK yang dinilai tidak lagi independen.

Sejumlah aksi protes kemudian muncul untuk menentang revisi UU KPK, serta sejumlah isu lain seperti penolakan RKUHP, mendesak pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dan lainnya dalam tema #ReformasiDikorupsi.

Para demonstran dan sejumlah tokoh kemudian meminta Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK.

Jokowi juga pernah menyatakan untuk mempertimbangan penerbitan Perppu KPK.

Namun, hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Perppu KPK tidak juga dirilis, dengan sejumlah alasan.

Tidak hanya itu, di saat kencangnya wacana pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi, suasana ini diperburuk dengan vonis koruptor yang semakin ringan.

Di sisi lain, terobosan pemerintah terkait pemberantasan korupsi belum juga terlihat.

Rencana pemangkasan dan reformasi birokrasi pun belum terlihat hasil konkret hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

6. Polemik politik, hukum, keamanan, dan HAM

Polemik lain dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia juga mewarnai 100 hari Jokowi-Ma'ruf.

Misalnya saja, rencana pemerintah untuk menerbitkan omnibus law yang diharapkan dapat memangkas keruwetan legislasi dikhawatirkan juga berdampak pada pelanggaran hak sipil bahkan hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, omnibus law juga dikhawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Selain itu, polemik lain yang muncul antara lain pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyebutkan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

(Tribunnews.com/Theresia Felisiani/Kompas.com/Bayu Galih)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 100 Hari Kerja Jokowi, Haris Azhar Soroti Mandeknya Kasus Pelanggaran HAM dan Korupsi Baru, dan di Kompas.com dengan judul "Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin..."