Sebut Nama Megawati dalam Kasus Harun Masiku, Donal Fariz Didebat Politisi PDIP hingga Saling Tunjuk

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan sengit terjadi antara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dengan Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo.

Dilansir TribunWow.com, keduanya memperdebatkan soal suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2020 yang menyeret nama caleg PDIP, Harun Masiku.

Perdebatan keduanya bermula ketika Donal Fariz menyinggung soal upaya PDIP memenangkan Harun Masiku dengan menyingkirkan caleg pemenang Pilkada, Riezky Aprilia.

Keduanya bahkan saling tunjuk saat perdebatan berlangsung.

• Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dicecar 24 Pertanyaan

• Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK, Politikus PDIP Deddy Sitorus Membela: Di Luar Jam Kerja Menkumham

Hal itu disampaikan melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (23/1/2020).

Mulanya, Donal Fariz menyoroti awal mula terjadinya suap PAW oleh Harun Masiku.

Menurutnya, kala itu PDIP berusaha menggantikan Riezky Aprilia yang juga menggantikan caleg PDIP lainnya yang telah meninggal dunia, Nazarudin Keimas.

"Jangan lupa proses ini diawali dengan proses upaya untuk melakukan pergantian anta waktu terhadap saudari Riezky Aprilia, anggota DPR RI yang sudah dilantik," ucap Donal.

"Proses yang kemudian menggantikan Nazarudin Kiemas almarhum."

Belum selesai Donal menjelaskan pernyataannya, Andreas Hugo langsung menyahut.

Andreas Hugo mengklaim proses PAW sudah dilakukan jauh hari sebelum Riezky Aprilia ditetapkan sebagai anggota DPR RI.

"Sebenarnya bukan proses pergantian antar waktu, sebenarnya proses pergantian pada saat penetapan," sahut Andreas.

"Dan itu sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Dalam proses ini mulai dari bulan Juni."

• Ketua KPK Firli Bahuri Disindir Abraham Samad setelah Hadiri Jamuan Makan di Kantor Gubernur Sulsel

Namun, pernyataan Andreas Hugo itu dinilai Donal Fariz justru memperkuat adanya konflik kepentingan di PDIP.

"Justru itu yang menunjukkan bahwa intensi itu ada di partai untuk mengganti," kata Donal.

"Justru yang punya interest, yang punya kepentingan adalah partai untuk melakukan pergantian."

"Itu justru dipertegas oleh Pak Andreas Hugo sendiri," sambung Donal.

Lantas, Donal membandingkan PAW yang dilakukan PDIP dengan Partai Gerindra.

"Bagaimana melakukan pergantian itu? Nah ini menarik, apa yang terjadi di PDIP?," ucap Donal.

"Kalau di Partai Gerindra, pergantian itu dilakukan dengan cara memecat anggota lebih tinggi."

"PDIP melakukan upaya hukum dengan menggugat KPU kepada Mahkamah Agung," sambungnya.

Terkait permohonan PAW itu, Donal pun menyinggung nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, hingga Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Siapa yang jadi pemohon? Ada dua orang, ketua umum PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal," kata Donal.

Mendengar pernyataan itu. Andreas kembali angkat bicara.

"Itu saya koreksi, itu pemohonnya bukan ketua umum," sahut Andreas.

Keduanya pun terlibat perdebatan sengit.

Andreas dan Donal juga terlihat saling tunjuk.

"Yang menandatangani itu bukan ketua umum," kata Andreas.

"Sorry Pak Andreas, yang mengajukan juditial review maksud saya," jawab Donal.

Simak video berikut ini menit ke-12.55:

Alasan ICW Laporkan Yasonna Laoly

Pada kesempatan itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Faris mengungkap alasan pihaknya melaporkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Donal Fariz, kasus yang membelit Harun Masiku sama seperti perkara lain yang ditangani KPK.

"Kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus yang ditangani oleh KPK," ucap Donal.

"Kasus yang terjadi dugaan penyuap terhadap pimpinan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diduga dilakukan oleh Harun Masiku."

Selain itu, Donal juga menilai kasus Harun Masiku ini bukanlah perkara yang rumit.

"Karena bukan case building dibangun dari bawah," ucap Donal.

"Kasusnya adalah kasus sederhana, pembuktiannya mudah sesungguhnya. Ada pemberi dan ada penerima."

• Ketua KPK Firli Bahuri Disindir Abraham Samad setelah Hadiri Jamuan Makan di Kantor Gubernur Sulsel

Namun, Donal menilai keberadaan PDIP di belakang Harun Masiku menyebabkan kasus suap ini semakin sulit dibongkar.

Donal menduga adanya ketakutan KPK mengungkap kasus yang melibatkan kader PDIP ini.

"Tetapi aktor yang diduga terlibat orang besar, melibatkan partai besar," ujarnya.

"Akhirnya kemudian kasus ini menjadi rumit dari sisi politiknya, bukan dari sisi penegakan hukum."

Donal menambahkan, kasus Harun Masiku ini melibatkan konflik kepentingan sejumlah pihak.

Ia pun menyinggung nama Menkumham, Yasonna Laoly.

"Apalagi kemudian kita lihat begitu banyak pihak yang punya konflik kepentingan di dalam kasus ini," kata Donal.

"Satu, misalkan saja posisi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly."

Selain menjabat sebagai menteri, Yasonna Laoly kini juga menjadi petinggi di partai berlambang kepala banteng itu.

"Kader PDIP, kemudian juga Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan," ujarnya.

"Kita ketahui bahwa direktorat jenderal imigrasi itu secara struktural di bawah Kementerian Hukum dan HAM."

Terkait hal itu, Donal menyinggung tindakan Yasonna Laoly yang dianggap sengaja memberikan berita bohong ke hadapan publik.

"Maka apa yang kita lihat hari ini pernyataan sebelumnya bahwa Menkumham menyatakan dia tidak berada di Indonesia," ucap Donal.

"Dan kemudian diralat oleh bagian Humas Direktoral Jenderal Imigrasi."

"Menurut saya bukan soal informasi yang berbeda," sambung Donal.

• Laporkan Yasonna Laoly ke KPK, ICW Anggap Menkumham Lindungi Harun Masiku, Begini Alasannya

Bahkan, Donal menduga informasi bohong itu memang sengaja disampaikan oleh Yasonna Laoly.

"Ada dugaan kami intensi pemberian informasi yang keliru kepada publik," ujarnya.

"Dugaan kami begitu, dilakukan informasi yang diduga sengaja."

Hal itu lah yang kemudian menyebabkan ICW melaporkan Yasonne Laoly ke KPK atas dugaan menghalangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku.

"Maka hari ini ICW melaporkan dugaan obstraction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan," tegasnya.

"Dengan terlapor Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Komisi Pemberantasan Korupsi."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)