Komisioner KPU Terjaring OTT KPK
Kesaksian Warga Sempat Lihat Harun Masiku di Sulawesi, Kendarai Motor hingga Pakai Pakaian Tertutup
Lebih dari 10 hari, politikus PDIP Harun Masiku masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Harun sempat terlihat di Sulawesi.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Menurut Yenti Garnasih hal itu perlu dijelaskan guna mengetahui modus sebenarnya di balik kasus dugaan suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan.
"Meski inisiatif dari penyuap, bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras. Kemudian bagaimana pada akhirnya penyuap memberikan padahal menurut KPU tidak mungkin kalau tidak kolektif kolegial," kata Yenti.
3. Kecewa Pemberitaan, Tim PDIP Sambangi Bareskrim Polri
Tim hukum PDI Perjuangan menyambangi Bareskrim Polri, Jumat (17/1/2020).
Sebelumnya tim hukum PDIP mengunjungi KPU, Dewan Pengawas KPK, dan Dewan Pers.
Koordinator tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta mengatakan, kunjungannya ke Bareskrim Polri dilakukan karena PDIP sudah merasa dipojokkan.
Hal tersebut berkaitan dengan kasus suap yang menimpa Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Posisi PDI Perjuangan yang sudah babak belur dipojokkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar," ujar I Wayan Sudirta di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).
I Wayan Sudirta mencontohkan PDI Perjuangan dianggap menghalang-halangi KPK yang akan melakukan penggeledahan di kantor DPP, Kamis (9/1/2020) pagi, meski akhirnya pernyataan tersebut dibantah Plt Jubir KPK.
"Tapi kan itu sudah telanjur. Sebagai sebuah partai yang sebentar lagi menjalani momen-momen Pilkada, ini kami sangat dirugikan. Ada berita satu kontainer dibawa dari DPP, itu bohong. Maka itu kami konsultasikan," ujarnya.
Adapun saat audensi I Wayan didampingi oleh Teguh Samudra.
Mereka menemui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk berkonsultasi soal pemberitaan tersebut.
"Kalau kebohongan semacam ini Pak Direktur, tindak pidana macam apa yang unsur-unsurnya bisa terpenuhi? Apakah penghinaan atau fitnah atau yang lain," katanya.
4. Ketua KPK Sebut Kerja Lembaganya Telah Sesuai Peraturan
Tim Hukum PDI Perjuangan sempat menemui dan melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait aksi penyelidik yang hendak menyegel kantor DPP PDIP yang diduga berhubungan dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
