Debat dengan Azas Tigor, Haji Lulung Tanyakan Tujuan Warga Jakarta Gugat Anies: Politik atau Hukum?

"Tapi yang menyala cuma satu ketika disidak oleh presiden," kata Tigor.

"Presiden di mana? Itu salah sebenarnya tempatnya," jawab Haji Lulung.

Haji Lulung melanjutkan data dengan menyebutkan pompa terpasang di 117 titik lokasi rawan banjir dan 120 pompa mobil telah disebar ke daerah rawan banjir.

"Kalau saya jadi Pak Tigor, sekarang kita bukan konsentrasi pada banjir. Banjir sudah selesai. Makanya ada pertanyaan di sini, politik atau hukum?" tanya Haji Lulung.

"Banjir sudah selesai, tapi bagaimana kerugian warga korban?" kata Tigor menanggapi.

• Tak Setuju Anies Baswedan Digugat akibat Banjir, Anggota TGUPP Muslim Muin: Harusnya Dihargai

Tak Ada Muatan Politis

Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya Tigor telah menegaskan tidak ada unsur politis dalam gugatan tersebut.

"Tidak, tidak ada unsur politis," kata Tigor, Senin (13/1/2020).

Ia juga menyayangkan banyak pihak yang beranggapan gugatan itu bersifat politis.

"Jadi gini, Anies itu sudah sering digugat. Kenapa ada orang berpikiran seperti itu dan kenapa juga dihitung sebagai sikap politik? Ini kan sebetulnya hak sikap warga negara sebetulnya. Hak orang yang tinggal di Jakarta," jelasnya.

Diketahui sebanyak 243 orang mengajukan gugatan class action (gugatan kelompok) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan itu didaftarkan dengan nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.

Anies digugat karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ia diharapkan mengganti kerugian warga dengan nilai Rp 42 miliar.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat membuat peta daerah rawan banjir.

• Bahas Toa Rp 4 M, PSI Duga Ada Pengaburan Isu Pencegahan Banjir: Formula E Rp 300 M Sudah Cair