Bahas soal Peringatan Dini Banjir Jakarta, Anggota TGUPP Sebut Tak Ada Informasi yang Jelas

TRIBUNWOW.COM - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin menanggapi gugatan warga Jakarta terhadap gubernur Anies Baswedan.

Gugatan tersebut disampaikan atas dasar tidak adanya sistem peringatan dini dan sistem tanggap darurat terhadap banjir di Jakarta.

Dilansir oleh TribunWow.com, Muslim menyampaikan tidak ada informasi yang jelas terkait curah hujan yang akan menimpa Jakarta.

• Bahas Toa Rp 4 M, PSI Duga Ada Pengaburan Isu Pencegahan Banjir: Formula E Rp 300 M Sudah Cair

"Early warning system kita itu 'kan dari hujan," kata Muslim Muin dalam tayangan Rosi di KompasTV, Kamis (16/1/2020).

Menurut Muslim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak menyampaikan informasi curah hujan dalam angka pasti.

"Kita lihat sekarang. Early warning system dari hujan itu bukan dalam bentuk angka," katanya.

"Tadi saya rapat dengan Bappenas, saya beri masukan jangan lagi seperti itu. Hujan lebat, sangat lebat, sedang. Itu kadang-kadang tidak ada artinya buat kita," lanjutnya.

Muslim mengatakan harus ada batas waktu pemberitahuan informasi yang jelas.

"Itu harus dengan angka dan itu harus diberikan tiga hari minimum," kata Muslim.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapat informasi jelas tentang curah hujan.

Ketika ditanya mengenai adanya peringatan jumlah curah hujan yang besar, Muslim menyanggah dengan menyebutkan peringatan tersebut kurang jelas.

"Peringatan itu 'kan dalam bentuk kualitatif seperti itu. Orang sudah biasa seperti itu," katanya.

"Pemerintah juga sudah biasa, tapi 'kan bukan berarti tidak ada early warning system."

Menurut Muslim, apabila informasi yang disampaikan jelas, sistem peringatan dini dapat diterapkan lebih maksimal.

"Saya tidak mau menyalahkan BMKG, tapi begitulah kita sekarang. Karena mungkin kita di (negara) tropis, sudah terbiasa. Tidak seperti subtropis," jelas Muslim.

• PSI Usul Pansus Banjir Dibentuk, Singgung soal Penggunaan Anggaran: Realisasinya Hanya 19 Persen

Tanggapan Pengamat Tata Kota

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menanggapi pernyataan Muslim tersebut.

Awalnya, ia menjelaskan dari segi tata kota.

Menurut Yayat, persoalan banjir Jakarta harus dilihat dari dua sisi, yakni struktur dan nonstruktur.

Struktur melibatkan tanggul, waduk, pintu air, sungai, dan lain-lain.

"Yang kurang disentuh itu nonstrukturnya. Pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat sadar dia tinggal di daerah bencana, masyarakat harus mewaspadai ketika masuk musim hujan. Budaya siaga bencana," jelas Yayat dalam tayangan yang sama.

Ia kemudian merujuk pada class action (gugatan kelompok) yang diajukan 243 warga Jakarta terhadap gubernurnya, Anies Baswedan.

"Jadi artinya apa? Class action ini adalah bagian dari kurangnya pembinaan terkait nonstruktur," katanya.

Menurut Yayat, selama ini penanggulangan banjir lebih banyak berupa pendekatan teknis.

"Tapi menyadarkan bahwa Jakarta itu daerah banjir, itu yang harusnya lebih diperbanyak," lanjut Yayat.

• Pro Kontra Massa Pascabanjir di Jakarta: Demo Dukung Anies Baswedan hingga Gugat Rp 42,3 Miliar

Ia menyinggung pernyataan Muslim tentang tidak adanya angka curah hujan pasti yang disampaikan BMKG.

"Sebetulnya kalau Pak Muslim melihat data dari Bappenas, di radarnya BMKG ada data menunjukan pada pukul 04.00 sampai pukul 06.00 potensi awan dengan intensitas tinggi bergerak menuju ke arah Jakarta," katanya kepada Muslim.

"Ada yang bisa kita perbaiki sama-sama. Apakah kita bisa seperti BMKG membuat sistem seperti tsunami? Begitu ada gempa ada potensi (tsunami) atau tidak?" jelasnya, merujuk pada kecepatan informasi situasi yang disampaikan BMKG melalui media sosialnya.

Yayat menegaskan tidak perlu mencari pihak yang salah, tetapi lebih mengutamakan perbaikan manajemen resiko bencana.

Ia menyebutkan sistem peringatan dini belum terlaksana dengan baik karena pada fakta lapangan banyak warga yang tidak siap menghadapi banjir.

"Peringatan boleh disampaikan, tetapi yang paling penting fakta di lapangan. Kalau pemerintah bekerja, minimal risiko itu bisa kita minimalkan," kata Yayat.

"Faktanya banyak orang yang kaget tiba-tiba. Tidak pernah banjir, kok tiba-tiba tempat kami banjir," lanjutnya.

Menurut Yayat, pemahaman warga terhadap informasi cuaca belum maksimal.

Lihat videonya dari menit 8:00

• Jubir Korban Banjir Azas Tigor Jawab Kenapa Hanya Gugat Anies Baswedan: Bukan Masalah Penyebab

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)