Bahas soal Peringatan Dini Banjir Jakarta, Anggota TGUPP Sebut Tak Ada Informasi yang Jelas

Tanggapan Pengamat Tata Kota

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menanggapi pernyataan Muslim tersebut.

Awalnya, ia menjelaskan dari segi tata kota.

Menurut Yayat, persoalan banjir Jakarta harus dilihat dari dua sisi, yakni struktur dan nonstruktur.

Struktur melibatkan tanggul, waduk, pintu air, sungai, dan lain-lain.

"Yang kurang disentuh itu nonstrukturnya. Pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat sadar dia tinggal di daerah bencana, masyarakat harus mewaspadai ketika masuk musim hujan. Budaya siaga bencana," jelas Yayat dalam tayangan yang sama.

Ia kemudian merujuk pada class action (gugatan kelompok) yang diajukan 243 warga Jakarta terhadap gubernurnya, Anies Baswedan.

"Jadi artinya apa? Class action ini adalah bagian dari kurangnya pembinaan terkait nonstruktur," katanya.

Menurut Yayat, selama ini penanggulangan banjir lebih banyak berupa pendekatan teknis.

"Tapi menyadarkan bahwa Jakarta itu daerah banjir, itu yang harusnya lebih diperbanyak," lanjut Yayat.

• Pro Kontra Massa Pascabanjir di Jakarta: Demo Dukung Anies Baswedan hingga Gugat Rp 42,3 Miliar

Ia menyinggung pernyataan Muslim tentang tidak adanya angka curah hujan pasti yang disampaikan BMKG.

"Sebetulnya kalau Pak Muslim melihat data dari Bappenas, di radarnya BMKG ada data menunjukan pada pukul 04.00 sampai pukul 06.00 potensi awan dengan intensitas tinggi bergerak menuju ke arah Jakarta," katanya kepada Muslim.

"Ada yang bisa kita perbaiki sama-sama. Apakah kita bisa seperti BMKG membuat sistem seperti tsunami? Begitu ada gempa ada potensi (tsunami) atau tidak?" jelasnya, merujuk pada kecepatan informasi situasi yang disampaikan BMKG melalui media sosialnya.

Yayat menegaskan tidak perlu mencari pihak yang salah, tetapi lebih mengutamakan perbaikan manajemen resiko bencana.

Ia menyebutkan sistem peringatan dini belum terlaksana dengan baik karena pada fakta lapangan banyak warga yang tidak siap menghadapi banjir.