Komisioner KPU Terjaring OTT KPK
Soal Kasus Suap Politisi PDIP, Pakar Hukum Soroti Campur Tangan Megawati: Cuma 'Nembak di Atas Kuda'
Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar turut mengomentari kasus suap yang melibatkan Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
"Apakah logikanya kenapa kemudian mau memberikan (Rp) 900 (juta) padahal itu cuma 1 orang dibanding 7 yang lain," kata Zainal Arifin.
"Saya berharap ini bisa didetailkan dalam proses pemeriksaan nanti."
"Jangan-jangan kan (Rp) 900 (juta) nitip untuk yang lainnya, misalnya begitu loh."
Terkait hal itu, Zainal Arifin pun menyinggung pernyataan Peneliti Indonesa Corruption Watch (ICW), Donal Hariz.
"Jangan-jangan persis yang dikatakan Mas Donal, 'Cuma nembak di atas kuda saja' kan," kata Zainal Arifin.
"Siapa tahu bisa dapat."
Simak video berikut ini menit 1.30:
Keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri
Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mempertanyakan keberadaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Terkait gagalnya penggeledahan KPK di Kantor PDI Perjuangan (PDIP), Haris Azhar menganggap Firli Bahuri tak pernah memberikan klarifikasi.
Haris Azhar menyebut yang tampil di hadapan publik justru Komisioner KPK yang belum cukup umur.'
Mulanya, Haris Azhar menyinggung soal kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menyeret nama Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
"Wahyu orang KPU, KPU enggak ngurusin beras di Pasar Induk Cipinang," ucap Haris Azhar.
"KPU enggak ngurusin soal perbatasan, KPU ngurusin soal proses politik, kontestannya adalah partai politik."
• Bantah Persulit KPK Geledah PDIP, Ketua Dewas: Enggak Ada, Contoh di KPU Cuma Berapa Jam Sudah Jadi
Lantas, Haris Azhar menyoroti soal perdebatan yang pernah terjadi akibat Undang-Undang KPK hasil revisi.