Sebut Prabowo Mengerti soal Natuna, Rocky Gerung Bandingkan dengan Reaksi Mahfud MD: Dia akan Malu

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung membandingkan reaksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menkopolhukam Mahfud MD soal konflik di Natuna.

Diketahui, sejumlah Kapal Asing China nekat masuk ke perairan Natuna hingga terjadi perebutan wilayah dengan Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, komentar Rocky Gerung soal Natuna disampaikan saat menjadi narasumber di kanal YouTube Resonansi TV yang tayang pada Selasa (14/1/2020).

• Guru Besar UI Hikmahanto Usul Indonesia Lakukan Backdoor Diplomacy terkait Natuna: Yang Rugi China

Rocky Gerung yakin bahwa nantinya akan ada usaha diplomasi yang dibangun agar Indonesia tetap dihormati dalam dunia Internasional.

"Ya pasti nanti ada saling kirim salam diplomatik supaya pelan-pelan kembali pada dasar persoalan supaya enggak ada kehilangan muka di dalam diplomasi internasional yang terjadi," ujar Rocky Gerung.

Namun, ia bertanya-tanya siapa yang akan memberikan pernyataan diplomasi terkait Natuna.

Sedangkan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi disebut sudah mendukung keinginan presiden untuk menjaga kedaulatan.

"Tapi kan pernyataannya siapa yang musti ngomong? Menteri Luar Negeri ngomongnya sudah membenarkan pikiran Presiden kan."

Jadi dia sudah di tingkat tinggi diplomasi karena musti membaca keinginan presiden yaitu kedaulatan harus ditegakkan, ini high politic," jelasnya.

• Soal Saling Klaim Natuna, Guru Besar UI Hikmahanto Juwana: Tak akan Selesai sampai Akhir Zaman

Menurutnya, apa yang dikatakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto soal Natuna sudah benar.

Sedangkan diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar publik lebih kalem dengan masalah Natuna.

"Sementara Menteri Pertahanan mengerti soalnya," ungkap Rocky Gerung.

Sedangkan, baginya pernyataan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD soal Natuna malah tidak benar.

Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan bahwa tetap akan menolak jalur diplomasi dengan China terkait Natuna.

"Jadi sekarang siapa yang musti ngomong ke publik misalnya, kalau Menkopolhukam juga ngaco."

"Dia akan malu sendiri dong buat narik lagi omongannya," kritik Rocky Gerung.

• Sebut Persoalan Natuna Kecil bagi China, Pengamat Dinna Wisnu: Kita sampai Level Presiden yang Turun

Ia mengatakan lagi, Prabowo paham masalah Natuna.

Namun, publik justru menganggap Prabowo lebih 'welcome' pada China.

Padahal, menurutnya pikiran Ketua Umum Partai Gerindra tidak seperti itu.

"Prabowo sudah ngomong bahwa ini bisa diselesaikan tapi keterangan Prabowo seolah-seolah Prabowo permisif pada China kan," ucap Rocky Gerung.

"Padahal mungkin pikiran Prabowo tidak begitu," imbuhnya.

Sehingga, kini masalah Natuna menjadi lebih runyam lantaran ada perbedaan pernyataan antar pemerintah.

Ia mengkritik tidak ada pejabat yang jelas memberikan keterangan terkait solusi Natuna.

"Ini jadi rumit public relation, PR pemerintah."

"Karena tidak ada satu orang yang bisa keluar dan mengatasi semua itu," kritik pengamat politik asal Manado ini.

Lihat videonya mulai menit ke-5:46:

Backdoor Diplomacy

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memberikan saran kepada pemerintah Indonesia, untuk menyelesaikan konflik Indonesia dengan China di perairan Natuna.

Saran tersebut adalah agar pemerintah Indonesia melakukan backdoor diplomacy atau diplomasi jalur belakang.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (13/1/2020), Hikmahanto menjelaskan backdoor diplomacy dapat dilakukan oleh tokoh dari kedua negara.

"Harus ada yang namanya backdoor diplomacy, diplomasi pintu belakang di mana ada tokoh dari Indonesia dengan tokoh dari sana untuk mencairkan masalah ini,” kata Hikmahanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ia menyarankan backdoor diplomacy karena diplomasi formal sukar untuk mencapai kesepakatan.

Sebab Hikmahanto meyakini China sudah dipastikan tidak akan mundur dari pegangannya, yakni Nine-Dash Line (sembilan garis putus-putus).

Sedangkan Indonesia berpegang pada United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

"Ini seperti saya bilang tidak akan selesai di akhir zaman. Karena kan pemerintah enggak pernah mengakui garis putus-putus, pemerintah China juga enggak mengakui kita,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengatakan saat melakukan backdoor diplomacy, perwakilan dari Indonesia harus mampu menyampaikan apa saja akibat negatif bagi China jika bersikeras membuat masalah di Natuna.

"Kalau misalnya sampai masyarakat kita marah betul dan mohon maaf, pemerintah tidak bisa mengendalikan terhadap sentimen anti-China ini, itu yang rugi pemerintah China, investasi China di Indonesia," ujarnya.

Selain mengusulkan backdoor diplomacy, Hikmahanto juga mengusulkan penambahan nelayan di Natuna untuk memanfaatkan melimpahnya sumber daya alam di wilayah tersebut.

"Solusi kita adalah perbanyak nelayan-nelayan kita di sana utk mengeksploitasi sumber daya alam. Ini kan masalah sumber daya alam," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan kapal-kapal milik China memasuki perairan Indonesia sejak tanggal 19 Desember 2019.

Kapal-kapal tersebut terbukti melanggar UNCLOS karena melakukan pemancingan secara ilegal.

• Rocky Gerung Pesimis Jokowi Mampu Selesaikan Konflik Natuna, Singgung Nama Prabowo Subianto

Nine Dash Line China

Hubungan diplomatik Indonesia dengan China sedang memanas karena permasalahan batas wilayah laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau, nine dash line (sembilan garis putus-putus) yang diklaim China.

Sebelumnya diketahui kapal coast guard asal China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk mengawal nelayan China mencari ikan.

Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia melayangkan nota protes melalui Duta Besar China yang kemudian diteruskan ke Beijing.

Sebagai reaksi atas protes tersebut, China malah mengklaim kapalnya tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairan tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, sebetulnya ada beberapa negara yang bersengketa dengan China terhadap batas wilayah lautnya.

Selain negara-negara ASEAN, China juga pernah berseteru dengan Taiwan.

Klaim China didasarkan pada nine dash line, yang meliputi mulai dari Kepulauan Paracel di wilayah Vietnam dan Taiwan sampai Kepulauan Spatly yang membuat China berseteru dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Dengan demikian, nine dash line yang diklaim China meliputi hampir seluruh Laut China Selatan.

Nine dash line yang diakui China bertumpang-tindih dengan ZEE Indonesia di wilayah Natuna Utara.

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Anung Malik)