Kritik Masinton yang Minta Jangan Bawa PDIP soal Harun Masiku, Haris Azhar: Partainya Sudah Jelas

TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menyampaikan kritiknya pada Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.

Hal itu diungkapkan oleh Haris Azhar ketika menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (15/1/2020).

Haris Azhar mulanya menilai bahwa situasi KPK yang gagal menggeledah Kantor DPP PDIP seperti kasus lebih dahulu mana ayam atau telur.

• Debat dengan Masinton soal Penyidik KPK Disandera Oknum Polisi, Saor Siagian: Heh Kau yang Konyol

Pertanyaan itu sama membingungkannya dengan situasi saat ini.

"Situasi hari ini kan sebenarnya kayak Chicken and Egg, ayam dan telur ya," kata Haris Azhar.

Lantas, ia mengkritik Masinton Pasaribu yang berulang kali meminta agar semua pihak tidak menyangkutkan kasus suap Harun Masiku dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikaitkan dengan PDIP.

Sedangkan, Harun Masiku sendiri merupakan Politikus PDIP.

"Chicken and Egg ini untuk menggambarkan situasi kalau posisinya Pak Masinton jangan bawa-bawa PDIP, tapi ya publik hari ini dan benih-benih peristiwa ini sudah melihat ke PDIP."

"Melihat ke PDIP karena si Harun itu meskipun awalnya di Demokrat terus ke PDIP jadi ada gambaran partainya sudah jelas sekali ada di situ," jelasnya.

Haris Azhar menegaskan bahwa hukum itu bukan sekedar undang-undang, melainkan adapula persepsi publik.

Persepsi publik kini mengarah khusus pada KPU dan PDIP.

"Dan sekali lagi saya akan mengambil posisi yang lebih filosofis bahwa hukum itu bukan sekedar undang-undang."

"Jadi ada hukum yang hidup di publik dan masyarakat melihat itu, dan menginstruksikan membangun konstruksi sebagai hukum, dan mereka menghukum itu soal KPU dan PDIP," ucapnya.

• Bantah Dewas Menghalangi Kinerja KPK, Tumpak Panggabean: Jangan Tanya Sudah Mengeluarkan Izin

Haris Azhar lalu menyinggung soal Revisi Undang-undang KPK yang sebelumnya dibuat oleh para anggota partai politik.

Namun, anggota dari partai politiklah yang justru kini tersandung dalam praktek korupsi.

"Komisioner KPK hari ini dan juga revisi undang-undangnya 19 19, nomor 19 tahun 2019 itu dilahirkan oleh para-para partai politik."

"Dan dilalah (kebetulan) tindakan itu membuka tahun dengan melihat pada praktek korupsi yang melibatkan partai politik," katanya.

Meski sudah diusahakan seobjektif mungkin bahwa bukan PDIP yang melakukan tindak kasus suap itu, namun kasus tersebut nyatanya melibatkan KPU.

"Kalaupun kita mau menetralisir ini bukan PDIP tetapi Wahyu itu orang KPU, KPU enggak ngurusin harga beras yang ada di Pasar Induk Cipinang, KPU enggak ngurusin soal-soal di perbatasan, KPU ngurusin soal proses politik, kontestanya adalah partai politik," kata Haris Azhar.

• Saor Siagian dan Masinton Saling Bentak saat Bahas KPK di ILC, Irmanputra Siddin sampai Ikut Melerai

Sehingga menurutnya, masalah yang kini melibatkan KPK, KPU, dan partai politik itu membingungkan.

Ketidakjelasan inilah yang sebelumnya sudah dikritik oleh orang banyak agar Revisi Undang-undang KPK dibatalkan.

"Jadi menurut saya inilah siklus ketidak jelasan yang dulu banyak dikritik bukan hanya oleh Uceng atau Donal, tapi dikritik banyak orang," kata Haris Azhar.

Lihat videonya mulai menit menit awal:

Profil Harun Masiku, Politikus PDIP yang Terlibat Kasus Suap PAW

Publik tengah dihebohkan dengan kasus suap yang melibatkan Politikus PDIP, Harun Masiku.

Harun Masiku menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Berbeda dengan Wahyu Setiawan yang sudah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Harun Masiku justru berhasil kabur.

Harun Masiku dikabarkan melarikan diri ke Singapura hingga kini menjadi buronan.

Lalu siapa sebenarnya sosok Harun Masiku?

• Masinton Pasaribu Pertanyakan Kertas yang Dibawa KPK ke Kantor DPP PDIP: Bisa Saja Bungkus Cabe

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (14/1/2020), Harun rupanya merupakan mantan Calon Legislatif Partai Demokrat.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Harun maju menjadi Caleg Demokrat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 3.

Pria kelahiran Maret 1971 itu, merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar.

Kemudian, ia melanjutkan jenjang Strata II di Fakultas Hukum Ekonomi Internasional di University of Warwick, Inggris.

Harun merupakan peraih pengghargaan British Chevening Award pada 1998.

Ia sendiri pernah menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia-United Kingdom West Midland

Setelah menempuh pendidikan di Inggris, ia sempat bekerja sebagai pengacara di sejumlah kantor hukum.

Pada 2009, ia ikut menjadi Tim Sukses dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Demokrat di Sulawesi Selatan.

Lalu pada 2011, Harun menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR.

Kemudian, ia berpindah haluan menjadi Politisi PDIP.

Ia mengajukan diri sebagai Caleg pada Dapil Sumatera Selatan I.

Daerah pemilihan tersebut meliputi Musi Rawas, Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Musi Rawas Utara.

• Ferdinand Hutahaen Ungkap Gagalnya KPK Geledah Kantor DPP PDIP adalah Drama: Jadi Sangat Lucu

(TribunWow.com/Mariah Gipty)