Tak Setuju dengan Gerindra, Politisi PDIP Deddy Sitorus Tolak Pansus Jiwasraya: Pasti Dipolitisasi

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani kasus Jiwasraya.

Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi argumen anggota Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam komisi yang sama.

Sebelumnya terjadi perdebatan tentang pembentukan pansus atau panitia kerja (panja) untuk menangani kasus gagal bayar Jiwasraya.

• Tanggapi Hasil Investigasi Awal Jiwasraya, Erick Thohir Sebut Segera Jalankan Formula Penyembuhan

Menurut Deddy, pembentukan pansus atau panja hanya merupakan masalah politik.

"Pansus atau panja itu adalah pertanggungjawaban politik, bukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah tetap secara hukum dan lembaga terkait lainnya," kata Deddy Sitorus dalam tayangan iNews, Senin (13/1/2020).

"Jadi pansus atau panja itu adalah proses politik. Jadi pasti akan dipolitisasi, tidak akan ada yang menghalangi itu," tegasnya.

Deddy mengatakan sekalipun dibentuk pansus, perlu ditetapkan menjadi pansus terbatas agar kerjanya lebih efektif.

"Karena nanti ini 'kan hanya bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus juga pengawasan kita terhadap lembaga proses hukumnya," jelas Deddy.

Deddy beralasan pansus adalah sebuah forum besar yang tidak ada lembaga pengawasnya.

"Saya kira bukan soal motif politik, tapi itu panggung besar, panggung terbuka, siapa yang akan bisa mengontrol itu? Tidak ada," katanya.

Deddy mendorong agar lembaga kepanitiaan apapun yang dibuat, nantinya proses kerja yang dilakukan akan efektif.

"Persoalannya adalah kita ingin efektif. Kecuali kemarin, respons dari aparat hukum atau pemerintah lamban atau tidak ada, kita harus bentuk pansus," kata Deddy.

• PDIP-Gerindra Beda Pendapat soal Bentuk Pansus atau Panja Jiwasraya, Andre Rosiade: Ada yang Nangis

Ia menjelaskan perhatian pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tersedot ke proses hukum Jiwasraya.

"Nah, ini kejaksaan dan BPK sudah minta waktu. Artinya, seluruh sumber daya negara akan ada di sana," terangnya.

Deddy mengatakan keberadaan DPR adalah untuk menjalankan fungsi pertanggungjawaban publik.

"Nah, kita lembaga DPR ini 'kan hanya menunjukkan kepada publik sebagai tanggung jawab kita, tanggung jawab konvensional dan tanggung jawab moral, bahwa kita melakukan fungsi itu melalui panja atau pansus terbatas," jelasnya.

Deddy juga meminta agar tidak terburu-buru dibuat pansus, tetapi dipertimbangkan dulu kepentingannya.

"Kita mulai saja dulu satu per satu. Kenapa? Karena kita tidak usah terburu-buru," kata Deddy.

"Komitmen pemerintah, melalui Kementerian BUMN, melalui Kejaksaan Agung, itu sudah clear. Ini hanya palarel dalam bentuk hanya menjalankan fungsi DPR," tutup Deddy.

Arya Sinulingga Minta Tak Dikaitkan dengan Politik

Setelah hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga meminta kasus PT Asuransi Jiwasraya tak dikaitkan dengan masalah politik.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Arya mengatakan masalah ini akan makin ramai apabila dikaitkan dengan unsur politik.

Ia khawatir kegaduhan yang ditimbulkan dapat mengganggu proses bisnis yang sedang dilakukan untuk menyelamatkan Jiwasraya.

• Usut Tuntas Jiwasraya, Kejagung dan BPK Berencana Periksa Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno

“Kalau dibikin ramai dan sebagainya, nanti malah usaha kita mencari investor itu bisa gagal,” kata Arya Sinulingga, Kamis (9/1/2020).

Menurut Arya, hasil investigasi BPK menunjukkan tidak ada dana Jiwasraya yang digunakan untuk kampanye.

Dari hasil investigasi tersebut, Arya menyebutkan persoalan Jiwasraya tak ada hubungannya dengan unsur politik.

“Itu menunjukkan isu yang selama ini untuk kampanye, audit BPK buktikan tidak. Ini membuka semua isu-isu yang dibangun orang-orang,” jelas Arya.

Ia menjelaskan investor dapat menjadi ragu untuk membantu Jiwasraya apabila situasinya tidak kondusif.

"Mekanisme bisnis ini terjadi kalau kondisi juga kondusif, kalau tidak ada gonjang-ganjing yang membuat investor yang masuk ke Jiwasraya itu berhenti," katanya.

Lihat videonya dari menit 10:40:

• Gerindra Dorong Pansus Jiwasraya Dibentuk, Andre Rosiade: Tak Ada Politisasi, Pemilu Masih Jauh

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)