Breaking News:

Konflik RI dan China di Natuna

Tak Hanya China, Nelayan Natuna juga Tolak Nelayan Pantura: Seharusnya Mereka Tidak Disebut Nelayan

Ketua Aliansi Nelayan Natuna menjelaskan alasannya menolak adanya nelayan Pantura di Natuna

Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
(DOK NELAYAN NATUNA)
Ketua Aliansi Nalayan Natuna Herman mengatakan nelayan Natuna merupakan nelayan sepenuhnya, alias tidak ada kerja sampingan selain nelayan atau bisa dikatakan nelayan mandiri. Berbeda dengan nelayan lainnya, yang memiliki cukong atau bos atau pemilik kapal. 

"Dan terakhir hari ini saya mendengar inventarisasi yang dilakukan di kantor saya sudah ada 470 kapal siap berangkat ke sana," imbuhnya.

 Nelayan Pantura Cerita Bentrok Fisik dengan Kapal Asing di Natuna, Lempar Botol hingga Bakar-bakaran

Lihat videonya mulai menit ke-3.44:

Indonesia Buka Peluang Investasi di Natuna

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan Indonesia terbuka soal peluang kerja sama di Natuna.

Ia mengatakan Indonesia tidak tertutup dalam peluang kerja sama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (10/1/2020), Moeldoko mengatakan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan negara mana pun, tidak hanya dengan China.

"Bukan hanya dengan China, dengan siapapun," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2020).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019). Terbaru, Moeldoko menjelaskan Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan kerja sama dengan China di ZEE Perairan Natuna, Jumat (10/1/2020).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019). Terbaru, Moeldoko menjelaskan Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan kerja sama dengan China di ZEE Perairan Natuna, Jumat (10/1/2020). (Tribunnews.com/ Rina Ayu)

 Ketatkan Patroli di Natuna, TNI Pastikan Kapal China Sudah Keluar dari ZEE Indonesia

Ia kemudian memberikan contoh kerja sama Indonesia bersama Exxon Mobile di Natuna.

Indonesia bekerja sama dengan perusahaan minyak asal amerika tersebut untuk mengelola sumber minyak yang banyak terdapat di daerah tersebut.

"Jadi semua negara bisa mengelola, hak berdaulat bisa dikerjasamakan," tambah Moeldoko.

Moeldoko mengatakan soal kerja sama, sudah tertuang dalam aturan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

"Ada salah satu ayatnya, pasalnya, mengatakan bisa saja di ZEE itu bisa kerja sama. Kerja sama bisa, yang penting ada ikatan kerja sama," katanya.

Meskipun Indonesia sudah menyatakan siap terbuka untuk tawaran kerja sama, Moeldoko menyebut hingga kini belum ada langkah dari pemerintah China untuk mengajukan kerja sama di Natuna.

Sebelumnya diberitakan, hubungan antara Indonesia dan China sempat tegang karena masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai asal China secara ilegal ke ZEE Perairan Natuna.

Direktur Operasi Laut Bakamla (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia, Laksma Nursyawal Embun mengatakan kapal-kapal asal China tersebut telah terpantau berada di perairan Natuna sejak Selasa (10/12/2019).

Langkah China telah terbukti melanggar aturan yang teradapat dalam UNCLOS 1982.

 Reaksi Prabowo setelah Disebut Lembek soal Natuna: Enggak Apa-apa

 (TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)

Sumber: TribunWow.com
Tags:
Konflik RI dan China di NatunaNatunaChinaMahfud MDMoeldoko
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved