Gerindra Dorong Pansus Jiwasraya Dibentuk, Andre Rosiade: Tak Ada Politisasi, Pemilu Masih Jauh

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meyakinkan tidak ada unsur politisasi dalam pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani kasus gagal bayar Jiwasraya.

"Pansus ini, kalau pun jadi dibentuk, memang dalam rangka tidak mempolitisasi," kata Andre Rosiade dalam tayangan iNews, Senin (13/1/2020).

"Tujuannya dalam rangka membantu pemerintah agar kasus Jiwasraya ini cepat selesai," tegas Andre.

• Hasil Audit BPK Keluar, Arya Sinulingga Minta Kasus Jiwasraya Tak Dikaitkan dengan Unsur Politik

Mengenai kemungkinan ekses ekonomi yang mungkin terganggu akibat lamanya proses penanganan kasus, Andre semakin meyakini perlu segera dibentuk pansus.

"Sebenarnya dengan kita tidak jadi (membentuk) pansus, malah kita membuat kasus ini lama. Dengan pansus kita targetkan 3-4 bulan selesai," kata Andre.

Andre menyebutkan pansus dapat membantu mengawal proses penyelidikan dan evaluasi agar cepat selesai.

"Saya bisa berharap mudah-mudahan April 2020 kasus Jiwasraya ini selesai dan pemerintah bisa fokus membenahi kasus yang lain," katanya.

Andre menolak adanya unsur politik dalam penanganan Jiwasraya ini.

"Kalau ada dibilang ini unsur politis tinggi, saya rasa tidak, karena Pemilu masih jauh," terang Andre.

• Kronologi Kasus Jiwasraya, Rekayasa Laba sejak 2006 hingga Nekat Sponsori Manchester City

PDIP: Panja Saja Cukup

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus, menjelaskan tentang perbedaan pansus dengan panitia kerja (panja).

"Pansus dan panja pada prinsipnya sama. Hanya bedanya panja itu melibatkan partai-partai atau fraksi yang ada di Komisi VI. Sementara pansus itu melibatkan semua komisi di DPR," kata Deddy Sitorus dalam tayangan yang sama.

Menurut Deddy, panja sudah cukup dalam menangani kasus Jiwasraya.

"Kalau pun kita mau (membentuk) pansus, pansus terbatas saja, Komisi VI dan XI," kata Deddy.

Ia juga meragukan pembentukan pansus tidak akan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

"Persoalannya, walaupun Bung Andre mengatakan bahwa tidak akan dipolitisasi, siapa yang bisa menjamin?" katanya.

"Pengalaman kita dengan pansus, itu justru prosesnya berlarut-larut, membingungkan, dan bias ke mana-mana," lanjut Deddy.

Deddy menyebutkan berdasarkan pengalaman sebelumnya pembentukan pansus malah lebih sering merugikan penyelesaian kasus.

"Seringkali justru menjadi panggung politik. Akhirnya apa? Yang rugi, ya, penyelesaian kasus sendiri," katanya.

• Jiwasraya Sempat Beli Saham Perusahaan Erick Thohir, Arya Sinulingga Beberkan Keuntungan

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, Andre kembali menegaskan niat awal pembentukan pansus adalah menyelesaikan pansus.

"Saya sempat bicara secara informal dengan Menteri BUMN Erick Thohir, secara prinsip beliau setuju pansus. Tapi, seperti yang disampaikan Bang Deddy tadi bahwa ini memang harus dibatasi," kata Andre.

"Jangan sampai ini menjadi sistemik, mengganggu industri keuangan kita," lanjut Andre.

Meskipun demikian, Andre sepakat bahwa pembentukan pansus perlu dibatasi keanggotaaannya.

Ia menyebutkan alasan pembentukan pansus adalah untuk membantu mengembalikan uang nasabah, memastikan pelaku diadili, dan memberikan evaluasi.

Andre berpendapat perlunya dibuat pansus juga terkait fasilitas kewenangan yang dapat dilakukan.

"Nah, kalau panja, Bang Deddy, kita Komisi VI tidak bisa memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelas Andre.

"Salah satu permasalahan yang ada ini adalah titik lemahnya OJK melakukan kepengawasan. Dan itu adalah domain Komisi XI," lanjutnya.

Andre meyakini perlunya dibentuk pansus adalah agar dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dan cepat.

Lihat videonya dari menit 6:00

• PDIP-Gerindra Beda Pendapat soal Bentuk Pansus atau Panja Jiwasraya, Andre Rosiade: Ada yang Nangis

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)