Banjir di Jakarta
Politisi PSI Nilai Pembelaan Haikal Hassan pada Anies Baswedan Hanya Baper: Harus Berhenti Berkelit
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian mengkritik keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait masalah banjiR.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Justin Andrian mengkritik keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait masalah banjir yang melanda Ibu Kota pada awal 2020.
Hal itu diungkapkan Justin Andrian saat menjadi narasumber di acara Dua Sisi tvOne pada Kamis (9/1/2020).
Justin Andrian tidak setuju dengan pendapat Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan yang menyebut Anies Baswedan merupakan korban assasination se-Indonesia.
• Ditanya Apakah Warga Jakarta Puas dengan Kerja Anies Baswedan, Haikal Hassan: Saya akan Rekam
Sedangkan assasination merupakan tindakan untuk membunuh karakter seseorang demi kepentingan politik, ekonomi, atau motif lain.
Menurut Justin, anggapan assasination itu hanya karena terbawa perasaan dengan kritik-kritik yang terjadi.
"Jadi begini ya setelah itu karakter assasination yang tadi juga dilakukan juga, ini saya juga agak setuju itu agak bawa perasaan saja," ujar Justin.
Justin menilai, Anies wajar dikritik oleh banyak masyarakat termasuk warga di luar Jakarta, lantaran ibu kota merupakan tempat yang menjadi sorotan.
Selain itu, jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga paling banyak.
"Kenapa Anies jadi spotlight karena inilah merupakan resiko memimpin ibu kota Jakarta."
"Lalu Anies adalah gubernur dengan jumlah APBD terbesar di Indonesia dan memiliki tim TUGPP yang terbanyak di Indonesia. Wajar menjadi spotlight."
"Dan wajar juga reaksinya memancing reaksi nasional," jelas Justin.
• Anies Baswedan Diserang karena Banjir, Jubir PA 212 Haikal Hassan Membela dengan Bawa Data Berikut
Justin membantah assasination pada Anies lantaran serangan-serangan pada Mantan Menteri itu hanya kritik-kritik di media sosial.
Sehingga, hal itu bukan upaya hukum agar Anies mundur.
"Ini kan online, ini bukan suatu upaya hukum, dan bukan suatu usaha penjegalan-penjegalan dan sebagainya."
"Ini petisi-petisi menyedot partisipasi dari masyarakat-masyarakat, saudara-saudara kita di luar daerah," tuturnya.
