Mahfud MD Ungkap 2 Tugas yang Diberikan Jokowi Selesaikan Polemik Natuna: 470 Kapal Siap Berangkat

TRIBUNWOW.COM - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaku mendapat dua tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian masalah Natuna.

Seperti yang diketahui, Natuna kini juga tengah diklaim oleh China sebagai wilayah perairan negara tersebut.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (8/1/2020).

• Nelayan Cerita Pernah Diusir Kapal China dengan Cara Dipepet: Itu Natuna Utara, Kok Saya Diusir?

"Dan ada dua yang diperintahkan oleh presiden, intinya ada satu payung prinsip negara harus hadir di Natuna Utara, itu satu," ucap Mahfud MD.

Jokowi meminta agar patroli penjagaan di Natuna Utara semakin intensif dilakukan.

"Bagaimana bentuk kehadirannya? Volume patroli diperbanyak, artinya semakin banyak semakin rutin dan itu akan dikerjakan," ucap Mahfud MD.

Lalu, yang kedua Jokowi meminta agar banyak nelayan mencari ikan di Natuna.

Mahfud MD mengatakan, pemerintah kini telah mengundang ratusan kapal untuk diberangkatkan ke Natuna.

"Yang kedua, tampakkan kegiatan nelayan di sana."

"Sekarang ini kita mengumumkan bahwa kita akan mengundang nelayan yang akan ke sana," ujarnya.

Bahkan, kapal yang akan datang juga kapal-kapal yang berada cukup jauh dari Natuna.

"Itu di hari libur saja berita itu beredar, di hari Senin hari pertama saya sudah didatangi 100 nelayan dari Pantura. Mereka siap berangkat," ugkap Mahfud MD.

"Dan terakhir hari ini saya mendengar inventarisasi yang dilakukan di kantor saya sudah ada 470 kapal siap berangkat ke sana," imbuhnya.

• Nelayan Pantura Cerita Bentrok Fisik dengan Kapal Asing di Natuna, Lempar Botol hingga Bakar-bakaran

Lihat videonya mulai menit ke-3.44:

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD enggan berkomentar terkait kesiapan fisik.

Ia meminta agar masalah kesiapan fisik ditanyakan pada Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, maupun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Kesiapan fisik itu saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Taufik dari Bakamla, mungkin dari Pak Moeldoko," ujar Mahfud MD.

Namun dalam kesiapan mental, Indonesia benar-benar harus berkomitmen bahwa Natuna merupakan bagian dari NKRI yang harus dipertahankan.

"Tapi kalau kita kesiapan mental saja bahwa kita akan menyatakan sepenuhnya wilayah itu adalah hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan," ucapnya.

Bentuk mempertahankan Natuna adalah dengan cara mengusir kapal-kapal China dengan menggunakan Coast Guard yang dimiliki.

Namun, menteri yang juga pakar hukum tata negara ini menegaskan bahwa tidak ada perang dalam masalah Natuna.

"Harus dipertahankan ya berarti kita usir, tapi tidak dengan perang karena, beda, maka kita menggunakan Coast Guard dulu."

"Karena ini tidak ada hubungannya dengan perang," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD kemudian menjelaskan perkembangan positif dari masalah Natuna ini.

China kini lebih melunak ketimbang beberapa hari lalu, yang dengan tegas mengklaim bahwa Natuna adalah miliknya tanpa mempedulikan hukum internasional.

• Nelayan Cerita Pernah Diusir Kapal China dengan Cara Dipepet: Itu Natuna Utara, Kok Saya Diusir?

"Hubungan kita, hubungan diplomasi dan kerja sama dengan China itu kan banyak sekali sebenarnya sih, kalau kita ikuti tadi penjelasan dari Kementerian Luar Negeri China sudah ada kemajuan."

"Dia sepertinya tidak ngotot seperti lima hari yang lalu ketika mengatakan setuju apa tidak setuju kami masuk karena kami tidak peduli dengan hukum internasional," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, Kementerian Luar Negeri China kini ingin membicarakan kembali masalah Natuna.

"Itu lima hari lalu, tapi tadi sore yang saya lihat sendiri itu dia mengatakan hubungan Indonesia dengan China mencakup banyak hal dan jangka panjang."

"Oleh sebab urusan itu Natuna bisa dibicarakan," kata menteri asal Madura tersebut.

Meski demikian, Mahfud MD menegaskan Indonesia tak akan mau lagi jika harus bernegosiasi soal Natuna.

Natuna mutlak milik Indonesia seperti yang sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Najwa Shihab Ungkap Sejumlah Temuan Kapal China di Natuna, Jokowi Datang Mereka Belum Pergi

"Indonesia seperti dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, seperti juga saya menyambung apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang dikatakan dengan tegas oleh Ibu Menlu Ibu Retno Marsudi."

"Dan juga surat protes, surat diplomasi yang resmi tidak akan pernah membicarakan dan menegosiasikan Natuna Utara di mana kita punya hak eksklusif, hak berdaulat," tegas Mahfud MD. (TribunWow.com/Mariah Gipty)