Geram Daerahnya Jadi Medan Perang, Irak Tuduh Serangan Misil Iran sebagai Pelanggaran Kedaulatan

TRIBUNWOW.COM - Serangan misil Iran ke pangkalan militer milik Amerika Serikat (AS) yang ada di Al-Assad dan Irbil membuat Irak geram, Rabu (8/1/2020).

Pasalnya, kedua tempat tersebut termasuk dalam wilayah Irak.

Serangan tersebut mengenai pangkalan udara di Provinsi Anbar dan sebuah fasilitas militer di dekat Bandara Irbil.

• Iran-Amerika Memanas, SBY Singgung soal Kemungkinan Perang Dunia III: Saya Tak Mudah Percaya

• Bunuh Jenderal Iran, Presiden Donald Trump Kini Didemo Rakyat Amerika Serikat

Menanggapi serangan itu, kantor kepresidenan Irak mengecam serangan misil Iran yang ditujukan ke "Tanah Iran", seperti yang dikutip dari Aljazeera.com, Kamis (9/1/2020).

Irak juga menuduh Iran telah melanggar kedaulatan dan membuat Irak menjadi medan perang bagi kedua negara yang sedang berseteru.

Juru bicara Parlemen, Mohamed al-Halbousi, menyatakan "Mengecam pelanggaran Iran terhadap kedaulatan Irak dan menolak Irak dijadikan zona balas dendam".

Al-Halbousi juga mengatakan Pemerintah Irak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan serangan di wilayah Irak.

Ia juga menambahkan Irak tidak akan ikut campur dalam perselisihan antara AS dengan Iran.

Plt Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi mengatakan sebelumnya ia sudah diberitahu agar waspada terhadap kemungkinan balas dendam Iran akan kematian Jenderal Soleimani.

• Serang Pangkalan Militer AS, Menlu Iran Beri Peringatan Negara Sekutu Amerika, Israel Lepas Tangan

Tanggapan Warga Irak

Masyarakat Irak juga beranggapan serangan Iran yang dilaksanakan pada Rabu (8/1/2020) itu telah meremehkan kedaulatan Irak.

"Serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan kami," kata Rayyan al-Jaaf (24), salah seorang warga.

"Apa yang dilakukan Iran sama saja dengan serangan AS ke Baghdad untuk membunuh Soleimani," lanjutnya.

Al-Jaaf berpendapat kedua belah negara bungkam terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap Irak.

"Kedua negara menyerang Irak, tetapi pemerintah mereka sama-sama diam saja," kata Al-Jaaf.

Anggota Parlemen Irak dari Partai Gerakan Masa Depan Kurdi, Sarkawt Shams, menyatakan hal yang sama.

"Tindakan Iran di tanah Irak harus dikecam seperti saja AS yang melakukan serangan udara," kata Sarkawt Shams.

Dalam rapat luar biasa yang diadakan Parlemen Irak, pemerintah didorong untuk menolak kehadiran pasukan asing dan menghentikan bantuan dari persekutuan dengan AS.

• Konflik Iran dan AS Memanas, WNI di Iran Khawatir Tak Bisa Selesaikan Kuliah

Tidak Ada Korban

Dikutip dari npr.org, Departemen Pertahanan AS mengatakan Iran telah menggunakan lebih dari selusin misil untuk menyerang pangkalan militer di Al-Assad, sebelah barat laut Baghdad, dan di Irbil, yaitu di wilayah semiotonom Kurdi.

"Beberapa tempat tampak hancur karena misil mengenai persis pada pusat lokasi," kata David Schmerler, analis hubungan internasional di Middlebury Institute, Monterey.

Dilaporkan tidak ada warga Irak, AS, maupun sekutu yang terdampak akibat serangan tersebut.

Diketahui pangkalan Al-Assad memiliki 1.500 personel, termasuk di antaranya 300 pasukan AS.

Selain AS, Lithuania juga memiliki pasukan di Al-Assad.

Finlandia juga memiliki pasukan di pangkalan Irbil.

Menurut keterangan Associated Press, baik Lithuania dan Finlandia sebelumnya sudah diperingatkan akan ada serangan sehingga sempat memindahkan pasukannya ke tempat yang aman.

Departemen Pertahanan AS mengatakan Garda Revolusi Iran telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan di Al-Assad.

• Peringatkan AS setelah Serang Pakai Rudal, Iran: Jika Kalian Memukul, Kalian akan Dipukul Balik

Dampak Konflik AS dan Iran bagi Indonesia

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan hubungan AS-Iran yang memanas berdampak buruk bagi Ekonomi Indonesia.

Bhima mengatakan, beban subsidi BBM dan tarif listrik bakal bengkak di awal tahun.

Perkiraan harga minyak mentah acuan Indonesia (ICP) di APBN 2020 lebih kecil dibanding harga acuan global yang mulai menanjak naik.

Sedangkan, Indonesia memperkirakan minyak mentah dalam APBN 2020 sebesar 63 dollar AS per barrel.

Namun, harga BBM non subsidi seperti Pertamina dan Dex bisa mengalami penyesuaian.

"Sementara harga acuan Brent hari ini telah mencapai 70,1 dollar AS per barrel. Di sisi lain, harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Dex berisiko mengalami penyesuaian setelah sebelumnya turun di awal Januari," ungkap Bhima.

Bhima mengatakan, harga minyak naik bisa berujung pada inflasi yang lebih besar pada 2019.

"Ini ujungnya adalah inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun 2019. Jika tekanan pada harga kebutuhan pokok naik, ujungnya daya beli tertekan dan pertumbuhan ekonomi diprediksi merosot di bawah 4.8 persen," ungkap Bhima.

Tak berhenti di sana, tingkat investasi ke negara berkembang akan menurun.

Investor disebut akan lebih memilih membeli dollar AS atau harga emas.

Apalagi, harga emas dunia naik 3,5 persen.

"Kalau di pasar keuangan dampaknya adalah volatilitas yang membahayakan ekonomi dalam jangka panjang," ucap Bhima.

"Harga bbm dan listrik berisiko naik, daya beli merosot, rupiah melemah, investor menyimpan di aset aman, dan kinerja ekspor maupun investasi makin berat," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan bahwa defisit migas bisa makin melebar.

Pasalnya, beberapa hari setelah serangan AS pada Qasem Solaemani, harga minyak terus merangkak naik.

"Ketegangan ini juga bisa berdampak ke perekonomian melalui jalur perdagangan misalnya dengan kenaikan harga minyak," ujar Piter pada Selasa (7/1/2020).

• Harga Minyak Dunia Naik Pasca-Serangan Iran ke AS, Luhut Pandjaitan: Jangan Terlalu Heboh

Akibatnya, Piter berharap agar hubungan AS-Iran kembali dingin.

"Tentunya kita berharap kedua pihak bisa menahan diri dan menyelesaikan perbedaan dengan jalan damai," lanjutnya.

Hubungan AS-Iran membuat munculnya kekhawatiran terjadinya perang.

Kekhawatiran itu bisa menahan aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sehingga, hal itu dapat memberikan efek buruk bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah.

(TribunWow.com/Brigitta Winasis/Mariah Gipty)