Kasus Jiwasraya
Dituding Kecipratan Dana Jiwasraya, Ma'ruf Amin Sebut Hanya Isu 'Gorengan': Kita Lihat Saja Nanti
Dituding menerima aliran dana Jiwasraya melalui dana kampanye Pilpres 2019, Ma'ruf Amin menyebut isu tersebut hanya dibuat-buat
Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi tudingan dirinya menerima aliran dana Jiwasraya dalam bentuk dana kampanye saat kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.
Ia mengatakan isu tersebut merupakan isu yang dibuat-buat.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (8/1/2020), tudingan tersebut beredar di media sosial.
• Tanggapi Hasil Investigasi Awal Jiwasraya, Erick Thohir Sebut Segera Jalankan Formula Penyembuhan
Tudingan tersebut juga dimunculkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.
Ma'ruf Amin membantah dirinya terlibat dan menerima aliran dana kasus Jiwasraya.
Ia menyebut isu tersebut sebagai isu 'gorengan'.
"Itu (isu) gorengan itu," kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Ma'ruf Amin meminta masyarakat menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
"Kita lihat saja nanti, Kejaksaan agung yang selidiki ke mana aliran uang itu. Ya kita tunggu sajalah. Kan sekarang banyak (isu) gorengan itu, sekarang banyak," ujarnya.
Ia menambahkan siapapun pelaku yang terbukti bermain dalam kasus Jiwasraya akan ditindak dan menerima hukuman yang sesuai.
"Tapi kita tunggu saja. Sekarang kan sedang ditangani Kejagung. Dan kita tentu siapa saja yang terlibat harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kita tunggu saja supaya Kejagung menangani ini secara tuntas," lanjut Ma'ruf Amin.
Sebelumnya diberitakan, alasan Arief Poyuono mengatakan adanya dugaan aliran dana Jiwasraya ke dana kampanye Pilpres 2019 adalah adanya tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang pernah menjabat di Jiwasraya.
Orang tersebut adalah Harry Prasetyo, ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya.
Harry juga dicegah untuk berpergian ke luar negeri atas permintaanKejagung ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
• Kejagung dan BPK Sepakat Ungkap Kelanjutan Skandal Jiwasraya di Bulan Maret, Ini Alasannya
Hasil Investigasi Awal Jiwasraya
