Konflik RI dan China di Natuna
Beda Sikap Menteri Jokowi soal Natuna, Prabowo dan Mahfud MD Tak Kompak, Luhut Beri Apresiasi China
Masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard China ke wilayah perairan Natuna membuat hubungan di antara Indonesia dan China renggang.
Editor: Mohamad Yoenus
"Bagaimana pun China adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik," jelas Prabowo.
Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak yang dilakukan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Teritorial lautnya yang disebut 'Nine Dash Line' telah mengklaim Perairan Natuna sebagai miliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).
Retno menegaskan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," tutur Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Hal tersebut disampaikan Retno setelah rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Rapat yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam guna membahas polemik mengenai Perairan Natuna yang diklaim oleh China.
Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews.
Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.
"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."