Konflik RI dan China di Natuna
TNI Kerahkan Jet Tempur F-16 di Natuna, Sebut China Lakukan Provokasi untuk Memancing Indonesia
Untuk memperkuat operasi pengamanan, TNI mengadakan Operasi Lintas Elang 20 yang dipusatkan di perairan Natuna.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Sebenarnya ini adalah operasi rutin, cuma wilayahnya sebenarnya wilayah barat, untuk kali ini operasinya bertempat di Natuna," imbuhnya.
Pengamanan dan pengawasan di perairan Natuna menjadi perhatian TNI dan Polri.
Selain bantuan personel TNI dan Polri, patroli pengamanan dan pengawasan di perairan Natuna juga berkodinasi dengan pemerintahan daerah yang berada di kabupaten dan provinsi.
Selain pengawasan yang dilakukan di jalur laut , pengawasan terhadap perairan Natuna juga dilakukan melalui udara.
Atas masuknya kapal-kapal Tiongkok di Natuna tersebut, TNI menyebut ini merupakan sebuah upaya provokasi.
Upaya provokasi tersebut diduga sengaja dilakukan untuk memancing Indonesia.
Untuk itu, Indonesia akan mengedepankan pengamanan di Natuna dengan memperhatikan hukum-hukum Internasional.
Bupati Natuna, Hamid Rizal juga meminta TNI dan Polri terus melakukan pengamanan dan pengawasan di Laut Natuna utara.
"KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan mungkin Satpol Air kiranya bisa lebih continue meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan laut kita, utamanya laut Natuna Utara," ujar Hamid Rizal.
Dengan adanya langkah pengamanan terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, maka perasaan aman dari gangguan-gangguan pihak asing bisa tercipta.
"Sehingga nelayan-nelayan Natuna dalam melaut itu merasa aman, tidak ada gangguan dari pihak-pihak asing," tambahnya.
Menanggapi persoalan Natuna, Menteri Polhukam, Mahfud MD hari ini, Selasa (7/1/2020) memimpin rapat kordinasi khusus penanganan laut.
• Beda Reaksi Prabowo, Mahfud MD, Susi Pudjiastuti, hingga Retno Marsudi soal Klaim Natuna oleh China
Mahfud MD menyebut, sekarang ini masih terdapat tumpang tindih sejumlah aturan terkait kelautan dan kemaritiman.
Mantan Ketua MK tersebut yakin penyelarasan aturan terkait pengamanan laut akan bisa diselesaikan pada tahun ini.
"Di dalam praktek, penanganan kelautan kita didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda, dan kadang bisa timbul masalah," ujar Mahfud MD.
