Konflik RI dan China di Natuna
Soal Natuna, Mahfud MD Sebut Indonesia Tak akan Perang dengan China: Hubungan Lanjut seperti Biasa
MD menegaskan, tidak ada perang dengan China terkait kapal-kapal pencari ikan yang masuk wilayah perairan Natuna Utara.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah ZEE Indonesia merupakan ancaman pelanggaran batas wilayah.
Namun, ia menegaskan tidak akan perang di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, menyusul masuknya kapal penjaga pantai China itu.
"Tidak akan perang, itu terlalu dibesar-besarkan," kata dia, kepada wartawan di Natuna, Sabtu (4/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia mengatakan, hubungan strategis yang selama ini terjalin baik antara Indonesia dan China akan tetap dipertahankan.
Sambungnya, keberadaan kapal penjaga pantai dan pencari ikan China di ZEE Indonesia dinilai memancing suasana menjadi keruh, padahal, kata Yudo, pemerintah China sudah mengakui, perairan itu adalah ZEE Indonesia.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)
"Sekarang, dua tahun kemudian mengingkari dengan mendatangkan Coast Guard'," katanya.
Penjaga Pantai alias Coast Guard, kata dia, adalah produk pemerintah. Jadi semestinya memahami aturan internasional dan kebijakan negaranya.
"Makanya tadi KRI kami suruh pahamkan kepada mereka."
"Anda adalah kapal pemerintah yang sebenarnya sudah tahu aturan internasional, sudah tahu kebijakan pemerintah anda, kok masih ngotot seperti ini," kata mantan panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat TNI AL itu.
Ia berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah ada perkembangan lanjutan di Natuna.
Kepastian dan eksistensi ZEE Indonesia sudah ditetapkan memalui Undang-undang Nomor 5/1983 tentang ZEE Indonesia.
Di antaranya mengatur persyaratan dan perizinan resmi bagi siapa saja pribadi atau badan hukum asing dari pemerintah Indonesia jika dia ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA hayati dan non hayati, potensi ekonomi alami, dan lain-lain.
UU ZEE ini diakui secara internasional.
Tambah kekuatan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara.
