Sebut Masuknya Kapal China Bukan Pelanggaran, Soleman B Ponto: Itu Kunjungan Saja

TRIBUNWOW.COM - Mantan Kepala Badan Intelejen TNI Laksamana Muda (Purn) TNI Soleman B Ponto berkomentar soal masuknya kapal China ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menurut Soleman, kapal China hanya berkunjung saja ke wilayah perairan Indonesia.

"Bukan pelanggaran, juga bukan provokasi. Bagi saya, itu kunjungan saja," kata Soleman B Ponto, dalam tayangan iNews Malam, Senin (6/1/2020).

Soleman menjelaskan wilayah yang dimasuki China adalah ZEE.

"Yang didatangi itu namanya ZEE. ZEE itu adalah zona yang di luar wilayah Indonesia dan di situ hak Indonesia hanya tiga," katanya.

Menurutnya, Indonesia hanya memiliki tiga hak atas ZEE, yaitu hak konservasi, eksploitasi, dan eksplorasi.

"Hak berdaulat itu terhadap konservasi, eksploitasi, dan eksplorasi sumber daya alam. Kalau nelayan, ya ikan, lah," jelas Soleman.

Atas dasar tersebut, Soleman tidak menyalahkan masuknya kapal coast guard China di perairan Natuna.

"Ketika kapal itu datang, salahnya di mana? Enggak salah kan? Coast guard-nya datang untuk meyakinkan nelayan saya tiba dengan selamat di tujuan," kata Soleman.

"Sehingga tidak ada salahnya dia ada di sana. Terus kenapa kita harus ribut?" tutupnya.

Konflik Indonesia-China 2016

Konflik antara Indonesia dengan China mengenai wilayah perbatasan di perairan Natuna tidak hanya terjadi sekali ini.

Pada tahun 2016 lalu, konflik mengenai wilayah perbatasan juga sempat terjadi di perairan Natuna.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sempat mengunjungi secara langsung perairan Natuna tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari artikel Kompas.com pada 23 Juni 2016 lalu, Jokowi diketahui menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan instansi di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

• Edhy Prabowo Dibela Luhut Pandjaitan soal Kapal di Natuna, Ungkap Ada Keterbatasan soal Pengamanan

Jajaran pemerintahan yang mendampingi termasuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan tiga kepala staf TNI.

KRI Imam Bonjol merupakan kapal yang digunakan untuk menembak kapal nelayan China yang kedapatan memasuki perairan Natuna.

Rapat Lanjutan

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jokowi mengungkapkan beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan potensi ekonomi di Natuna dalam rapat terbatas di KRI Imam Bonjol.

Jokowi kemudian menggelar rapat lanjutan untuk membahas pengembangan potensi ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta.

Awalnya, Jokowi membahas tentang pengembangan industri perikanan yang hanya 8,9 persen dari total potensi yang dimiliki.

"Terkait dengan pengembangan industri perikanan, saya mendapatkan laporan bahwa produksi di sektor sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9 persen dari potensi yang kita miliki," kata Jokowi, Rabu (29/6/2016).

Jokowi mendorong agar kegiatan perikanan digerakkan dan dipercepat.

"Oleh sebab itu, ini perlu didorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita," lanjutnya.

• Soal Konflik Natuna, saat Jadi Panglima TNI Moeldoko Ungkap Dubes China Pernah Memohon-mohon

Berikutnya adalah pembahasan tentang pengembangan potensi migas yang selama ini dirasa belum maksimal.

"Dari 16 blok migas yang ada di sekitar Natuna, baru 5 blok yang berproduksi, sementara 7 blok masih dalam tahap eksplorasi, dan 4 blok masih dalam proses terminasi. Oleh sebab itu, ini juga kita dorong agar proses-proses produksi bisa segera dilakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan akan memperkuat pertahanan di batas wilayah negara tersebut dengan mengirim TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Di sektor di pertahanan, untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita, Natuna sebagai pulau terdepan, di dalam Rapat Terbatas yang lalu telah saya perintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL, Bakamla agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna," jelasnya.

Di akhir pidato, ia meminta agar infrastruktur di Natuna segera dibangun atau diperbaiki.

"Juga beberapa infrastruktur yang ada di Natuna yang perlu dibangun, diperbaiki, saya kira juga segera perlu dimulai," katanya.

Pengembangan potensi ekonomi di Natuna bertujuan untuk menunjukkan perhatian pemerintah di batas terluar wilayah Indonesia.

• Soal Klaim Natuna, Apakah Indonesia Diperbolehkan Serang Kapal China? Begini Penjelasan Mantan KSAL

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)