Mantan KSAL Bernard Kent Ungkap Harus Tegas soal Masuknya Kapal China ke Natuna: Kita Boleh Tembak

TRIBUNWOW.COM - Hubungan antara Indonesia dengan China kian memanas akibat klaim kepemilikan perairan Natuna.

China mengklaim kepemilikan Natuna atas dasar Nine Dash Line, sedangkan Indonesia mengklaim perairan tersebut atas dasar hukum.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Bernard Kent Sondakh menilai bahwa aksi tegas harus dilakukan demi menjaga keutuhan NKRI.

• Pencurian Ikan Merajalela, Bupati Natuna Sebut Kapal Asing Tak Kapok meski Ditenggelamkan

Namun, tindakan-tindakan itu harus berpegang pada aturan yang berlaku.

"Mungkin tidak Pak Indonesia menabrak kapal yang masuk jika tetap tidak mau keluar dari ZEE Indonesia," tanya presenter.

"Yak tetap kita harus melaksanakan usaha-usaha untuk pengusiran itu sesuai dengan aturan-aturan pelibatan yang sudah kita dilengkapi setiap kapal satuan operasi angkatan laut sudah ada," ujar Bernard.

Meski Indonesia tetap harus menghindari konflik, namun perundingan tetap harus jalan.

Nota protes yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri harus ditindaklanjuti.

"Menghindari sejauh mungkin terjadi konflik ya tapi ini harus diplomasi kita harus jalan."

"Jangan biarkan Angkatan Laut sendirian gitu loh. Nota protesnya harus ditindaklanjuti," tegas Bernard.

Kemudian, Bernard membenarkan pertanyaan presenter soal tindakkan keras jika China benar-benar tidak mau keluar dari Natuna.

• Pengamat Beberkan Cara Menangkan Pertarungan atas Klaim Natuna dari China, Sebut Kata Kunci

"Pak Bernard protapnya seperti apa kan kita ada hukum yang melindungi sehingga bisa melakukan tindakan tegas seperti tembakan kah dan adanya tindakan yang lebih kuat."

"Sehingga mereka bisa keluar dari perairan Indonesia, Natuna," tanya presenter.

"Tentu, yang saya bilang tadi aturan kita sudah jelas tegas dengan mulai dengan komunikasi supaya keluar," jelas Bernard.

Lantas, Bernard membeberkan aturan-aturan pelibatan Indonesia menindak tegas China.

"Kalau aturan pelibatan dianut oleh secara universal itu kalau dia enggak mau keluar, kita boleh tembak ke depan kapalnya di air tidak mengenakan di kapal itu itu aturan pelibatan."

"Masih tidak mau, kita tembak di bagian yang tidak mematikan gitu loh."

"Tidak mau baru, tapi kan kita ingin menghindari ini jangan sampai terjadi hal demikian," tutur Bernard.

Meski begitu, Bernard mengatakan jangan sampai terjadi hal lebih buruk akibat masalah itu.

• Nelayan Natuna Ungkap Sikap Semena-mena Kapal China, Mulai dari Intervensi hingga Menabrakan Kapal

Kehadiran kapal tambahan ke perairan Natuna bisa menambah efek gentar pada China.

Ia yakin dengan datangnya kapal dari Jakarta dan Surabaya bisa membuat China mundur.

"Sedapat mungkin jangan sampai kita keluarkan tembakkan, jadi kehadiran kapal apalagi menambah unsur ini memang deteren."

"Menambah unsur dari Jawa, dari Surabaya dan Jakarta dengan menunjukkan niat itu saya percaya, saya yakin China akan mundur dia," ungkap Bernard.

Lihat videonya mulai menit ke-6:19:

China Klaim Natuna karena Nine Dash Line

Hubungan diplomatik Indonesia dengan China sedang memanas karena permasalahan batas wilayah laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau, nine dash line (sembilan garis putus-putus) yang diklaim China.

Sebelumnya diketahui kapal coast guard asal China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk mengawal nelayan China mencari ikan.

Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia melayangkan nota protes melalui Duta Besar China yang kemudian diteruskan ke Beijing.

• Pengamat Beberkan Cara Menangkan Pertarungan atas Klaim Natuna dari China, Sebut Kata Kunci

Sebagai reaksi atas protes tersebut, China malah mengklaim kapalnya tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairan tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, sebetulnya ada beberapa negara yang bersengketa dengan China terhadap batas wilayah lautnya.

Selain negara-negara ASEAN, China juga pernah berseteru dengan Taiwan.

Klaim China didasarkan pada nine dash line, yang meliputi mulai dari Kepulauan Paracel di wilayah Vietnam dan Taiwan sampai Kepulauan Spatly yang membuat China berseteru dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Dengan demikian, nine dash line yang diklaim China meliputi hampir seluruh Laut China Selatan.

Nine dash line yang diakui China bertumpang-tindih dengan ZEE Indonesia di wilayah Natuna Utara.

• Sebut Protes Indonesia soal Natuna Tak Mempan, Pakar Desak RI Segera Tarik Dubes di China

Peta Pemerintah China

Bagian ZEE Indonesia yang diklaim China seluas 83.000 kilometer persegi atau 30 persen dari wilayah laut di Natuna.

Klaim China tersebut juga akan mengurangi wilayah Filipina dan Malaysia sebesar 80 persen, Vietnam 50 persen, dan Brunei 90 persen.

Dalam peta yang dirilis Pemerintah China, tidak terdapat ZEE yang disepakati dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Kesepakatan UNCLOS tersebut ditandatangani pula oleh China dan negara-negara lain yang berbatasan laut di wilayah Laut China Selatan.

Awalnya peta tersebut mengklaim eleven dash line yang mencakup sebagian besar wilayah Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas menjadi wilayah China, juga Macclesfield Bank, Kepulauan Spratly, dan Kepulauan Paracel.

Klaim ini telah ditetapkan sejak 1949 dalam masa pemerintahan Chiang Kai Shek.

Kemudian peta tersebut disederhanakan menjadi nine dash line serta dianggap menjadi alasan historis dan alasan perseteruan China dengan negara lainnya.

Atas dasar ini, Pemerintah China menolak protes Indonesia tentang pelanggaran batas wilayah laut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan tidak ada pelanggaran hukum internasional yang dilakukan China, seperti yang dikutip dari Kompas.com.

• PKS Sebut Prabowo Terkesan Lembek soal Natuna: Tunjukkan Sikap Nasionalis dan Patriot

Indonesia Tak Mengakui Nine Dash Line

Dikutip dari cuplikan video yang diunggah kanal Youtube Tribunnews.com pada Sabtu (4/1/2020), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan tegas menolak klaim China atas perairan Natuna.

Menurut Retno, China telah melanggar batas wilayah kedaulatan negara.

"Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno Marsudi dalam pernyataannya.

Ia juga meminta agar China mematuhi kesepakatan UNCLOS yang turut dihadiri China.

"Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982," lanjutnya.

"Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982."

"Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," tegas Retno.

Retno juga menyatakan Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line yang diklaim secara sepihak oleh China karena tidak memiliki alasan hukum yang jelas.

• Pengamat Beberkan Cara Menangkan Pertarungan atas Klaim Natuna dari China, Sebut Kata Kunci

Lihat videonya dari awal:

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)