Aparat Militer Jaga Perairan Natuna, Pakar Hukum Internasional Justru Singgung Kemungkinan Perang

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengimbau TNI Angkatan Laut (AL) untuk tak melepaskan tembakan ke arah kapal China di perairan Natuna.

Diketahui, kapal China kini berada di perairan Natuna dan mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut.

Dilansir TribunWow.com, Hikmahanto Juwana pun menyinggung soal penjagaan militer Indonesia di wilayah perairan Natuna kini.

Ia tak menampik adanya kemungkinan terjadinya perang jika TNI AL melepaskan tembakan ke arah kapal China.

• Kapal China Enggan Tinggalkan Natuna, Pakar Hukum Internasional: Kita Kuat-kuatan di Tengah Laut

• Edhy Prabowo Jadi Sorotan seusai Kapal Asing Serbu Natuna, Luhut Binsar Langsung Beri Pembelaan

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube tvOneNews, Minggu (5/1/2020).

Mulanya, Hikmahanto menyinggung kejadian serupa yang terjadi pada 2016.

Ia pun menyebut nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"2016 instruksi presiden waktu itu jelas pada Ibu Susi untuk nelayan-nelayan di Pantura hadirkan di Natuna," ucap Hikmahanto.

"Kemudian konsesi-konsesi yang sudah diberikan oleh Kementerian ESDM terkait landas kontinen langsung diekseskusi."

"Itu yang harusnya kita lakukan. Lalu kasih perlindungan."

Hikmahanto menjelaskan, pemerintah Indonesia perlu serius dalam menjaga perairan Natuna.

Satu diantaranya adalah dengan mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna.

"Kan itu wilayah kita, kita kan mengeksplorasi," ujar Hikmahanto.

"Mengeksploitasi, kenapa kita harus berpikir menimbulkan resiko?"

• Pakar Hukum Internasional Beri Saran Prabowo Subianto: Datangi Natuna Secara Langsung, Adakan Rapat

Lantas, ia menyebut kekayaan alam perairan Natuna justru dinikmati oleh nelayan China.

"Sementara China itu tidak berpikir seperti itu," ujar Hikmahanto.

"Dia suruh nelayannya masuk ke sana, kalau perlu nanti akan dieksploitasi."

"Kenapa kita harus berpikir sebaliknya jadi kayak menyerah?"

Hikmahanto menyebut, pengamanan milietr sebenarnya tak diperlukan dalam masalah ini.

Sebab, yang menjadi permasalahan di Natuna bukanlah persoalan kedaulatan negara.

"Bukan penguatan militer karena ini bukan masalah kedaulatan," kata dia.

Meskipun demikian, ia tak menampik jika ada kemungkinan persoalan ini akan menjadi lebih serius.

"Kalaupun sekarang ada latihan militer itu siapa tahu konflik di situ berubah menjadi perang panas," ujarnya.

"Katakanlah ada lontaran peluru, tapi jangan sampai TNI kita, TNI Angkatan Laut melemparkan peluru pertama karena kita akan salah."

Menurut Hikmahanto, hal tersebut perlu dilakukan untuk menegaskan pada China bahwa ketegasan Indonesia dalam mempertahankan perairan Natuna masih konsisten hingga kini.

"Nah itulah yang kemudian siap-siap dan menunjukkan pada pemerintah China bahwa kami kebijakannya 2016-2020 konsisten, sama, seperti itu," ucapnya.

Simak video berikut ini menit 7.10:

Luhut Binsar Bela Edhy Prabowo

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal konflik di perairan Natuna.

Diketahui, pemerintah China mengklaim kepemilikan perairan Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pun menjadi sorotan seusai kapal China memasuki wilayah Natuna.

Semenjak Edhy Prabowo menjabat, kapal asing dianggap berani melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) perairan Indonesia.

Terkait hal itu, melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020), Luhut Binsar pun mengungkapkan pembelaannya terhadap Edhy Prabowo.

• Pakar Hukum Internasional Ungkap Motif Kapal China Masuk di Natuna, Singgung Wajah Baru di Kabinet

"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy (menjabat) ini lebih banyak kapal (asing) masuk," kata Luhut.

"Tidak benar itu, saya ulangi sekali lagi itu tidak benar."

Luhut mengklaim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tetap bekerja sebagaimana mestinya meski kapal asing kini menyerbu perairan Natuna.

"Karena kami punya data lengkap kok," kata Luhut.

"KKP itu masih bergerak, hanya saja kan memang intesitasnya coast guard belum bisa sebanyak yang lain karena kapalnya terbatas."

Lantas, Luhut menyinggung soal penyelundupan nikel yang belum lama ini diungkap oleh KKP.

Kala itu, semua kapal milik KKP terlalu fokus mengurusi penyulundupan nikel tersebut.

Hingga lalai menjaga perairan Natuna.

Hal itulah yang disebutnya menjadi jalan pembuka bagi kapal China untuk memasuki wilayah Natuna.

• Tanggapi Kritikan Susi Pudjiastuti soal Natuna, Moeldoko Sebut Ada Dua Skala Besar yang Dilakukan

"Kemarin misalnya kita mobilisasi, penanganan nikel yang diselundupkan itu ada beberapa puluh kapal kita pindak ke sana semua," ujar Luhut.

"Kita belum mampu di Barat, lalu orang lain datang masuk."

"Kalau barang ndak kau jaga ya orang datang lah."

Kini, setelah kapal China memasuki Natuna, Luhut bersama jajarannya akan memperbaiki penjagaan agar kejadian serupa tak kembali terulang.

"Coba kau enggak jaga rumahmu kan orang datang kan. Jadi kita perbaiki penjagaan kita ," ujar Luhut.

Lantas, ia kembali menegaskan Edhy Prabowo bukanlah orang yang patut disalahkan atas kejadian ini.

"Tapi bukan si coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerja setelah Pak Edhy tidak betul juga itu," kata Luhut.

"Saya ingin luruskan itu karena saya ikuti betul."

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)