Tanggapi Beda Pendapat Jokowi dengan Anies Baswedan soal Banjir, Pengamat Politik: Political Meaning

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Pangi Chaniago mengomentari soal beda pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani masalah banjir.

Perbedaan pendapat itu di antaranya Pemerintah Pusat yang telah menetapkan status bencana banjir menjadi tanggap darurat namun Pemerintah Daerah menilai hal itu belum perlu.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (4/1/2020), Pangi Chaniago menilai ada unsur politis dalam perbedaan pendapat itu.

• Sutiyoso Nilai Anies Baswedan Alami Nasib Apes atas Bencana Banjir: Ini Mbahnya Parah kalau Ini

"Begini Mbak Caca, kalau kita lihat ada simbol 'political meaning (maksud politik)' memang," ungkap Pangi.

Pangi lantas membeberkan satu di antara gestur politik Jokowi yang ditujukan pada Anies.

Seperti peninjauan Waduk Pluit yang dulunya dibangun oleh Jokowi.

"Makna politik dari pertemuan gestur Pak Jokowi datang ke Waduk Pluit itu misalnya itu waduk yang dibangun era Pak Jokowi dan itu pernah mengalami pendangkalan yang pernah dikritik oleh Bu Susi."

"Padahal dulu ini sangat diandalkan, nah artinya itu secara tidak langsung kan ada pesan ke Pak Anies," bebernya.

Pangi menilai bahwa Jokowi ingin memberikan pesan kepada Anies mengapa Waduk Pluit tersebut tidak dirawat secara serius.

"Seolah-olah kenapa ini enggak diseriuskan, tidak diupayakan untuk bekerja maksimal untuk waduk-waduk ini, penampungan raksasa," ujarnya.

Menurut Pangi, hal itu ada masih ada hubungannya dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang sempat menanyakkan mengapa normalisasi sungai hanya dilakukan sepanjang 16 kilometer.

• Ditanya Adakah Rasa Gengsi Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Imbauan

"Nah saya melihat Pak Anies dan Pak Jokowi sendiri itu juga menyambung ceritanya dengan Pak Basuki misalnya, Pak Basuki bilang kok normalisasi cuma 16 kilometer saja sementara ini mustinya selesai," kata dia.

Pangi bertanya-tanya apakah keikutsertaan Jokowi dalam penanganan bencana banjir itu membuat semakin runyam.

"Dari kontestasi elektoral ada legitimasi, mendelegitimasi apa Anies bagian dari trah atau bagian dari keberlanjutan, apakah adanya Pak Jokowi menjadi makin rumit," ungkapnya.

Sedangkan, persoalan banjir memang harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pusat.

Apalagi ada 13 sungai yang melintasi tiga provinsi sekaligus sehingga harus ada campur tangan Pemerintah Pusat.

"Padahal misalnya untuk menyelasaikan persoalan banjir, persoalan banjir Jakarta dari level hulu sampai level hilir."

"Menyelesaikan persoalan fundamental termasuk 13 sungai tadi, waduk dan seterusnya itu kan sinergisitas presidennya, sekarang Pak Jokowi presidennya," jelas Pangi.

Jokowi juga harus ikut campur dalam bencana banjir itu sesuai dengan janjinya.

• Jakarta Kebanjiran, Djarot Saiful Ungkit Era Pemerintahan Jokowi hingga Ahok, Begini Penjelasannya

"Sesuai dengan janji beliau, kalau saya presiden persoalan banjir ini bisa diselesaikan," ucap Pangi.

Pangi mengatakan bahwa ketidaksinambungan Anies dengan Pemerintah Daerah lainnya juga tak terjadi.

"Nah Pak Anies adalah yang menjadi gubernur ada kemudian wilayah-wilayah penyokong ya, penyangga Jabodatabek, sinergisitas itu juga tidak terjadi," ungkapnya.

Sehingga, Pangi menilai Jokowi memang dibutuhkan dalam penanganan banjir ini.

"Sehingga mestinya memang Pak Jokowi memimpin langsung ini supaya memang selesai tidak hanya karena efek marah-marah ini, begitu nanti banjir ke depannya kita lebih sia," terang Pangi.

Lihat videonya mulai menit ke-27:45:

Sutiyoso Komentari soal Anies Baswedan yang Terus Dikritik

Gubernur DKI Jakarta pada 1997-2007, Sutiyoso turut mengomentari kebijakan Gubernur yang sekarang, Anies Baswedan.

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan semakin mendapat kritikan dari masyarakat akibat banjir yang melanda Jabodatek pada awal 2020.

Hal itu diungkapkan Sutiyoso saat menjadi narasumber di acara Talk Show tvOne pada Minggu (5/1/2020).

• Banjir di Jabodetabek Tuai Sorotan, Super Junior sampai Ikut Berempati: Semoga Tak Ada Lagi Korban

Mulanya, presenter bertanya pada Sutiyoso apakah seharusnya Anies Baswedan melanjutkan program yang telah dilakukan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Apakah ada rasa gengsi politik dari Anies Baswedan melanjutkan program milik Ahok.

Sutiyoso mengatakan hal semacam itu sudah biasa dalam politik.

Namun, hal-hal politi seperti itu tidak terlalu berdampak besar apalagi Pemilihan Daerah (Pilkada) masih dilaksanakan pada 2022.

"Nah politik ya seperti itu, tapi sebenarnya belum saatnya ya. Pilkada kalau enggak salah masih tiga tahun, Pilpres apalagi masih lama kan," ujar Sutiyoso.

Meski demikian, dalam dunia politik apapun bisa terjadi.

"Tapi jasa politisi ya memang begitu ada peluang harus dimanfaatkan," lanjut Sutiyoso.

Sehingga, Sutiyoso meminta agar masyarakat tidak terlalu peduli dengan unsur-unsur politis dalam masalah banjir ini.

Ia meminta agar semua pihak berhenti saling menyalahkan.

"Nah rakyat ini jangan terbawa, kita fokus sajalah enggak ada nyalah-nyalahin orang, enggak ada yang ngomen, enggak ada gunanya itu," ujar Sutiyoso memperingatkan.

Sutiyoso tidak ingin semua pihak saling menyalahkan, apalagi banjir ini juga merupakan faktor curah hujan yang eksrem.

Banjir tidak hanya melanda DKI Jakarta.

"Karena curah hujan itu bukan tinggi sekarang ini, ekstrem."

"Artinya ekstrem itu sulit kita jangkau siapapun itu, banjir ini kan bukan di Jakarta saja di mana-mana," jelas Sutiyoso. (TribunWow.com/Mariah Gipty)