Geram Lihat Kapal China di Natuna, Ketua MPR Ingin Pemerintah Tegas: Misalnya Penenggelaman Kapal

TRIBUNWOW.COM - Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah kapal nelayan dan penjaga pantai asal China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna di Indonesia menuai perhatian publik.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan meskipun China merupakan partner investasi penting bagi Indonesia, namun bukan berarti dapat berlaku seenaknya di Indonesia.

Ia ingin pemerintah bersikap tegas seperti melakukan penenggelaman kapal yang terbukti melanggar hukum yang berlaku.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu (5/1/2020), Bambang mulanya menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap lemah dalam menghadapi pelanggaran tersebut.

"Walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia. Pemerintah tak boleh lembek," ujar Bambang melalui keterangan pers yang diterima Minggu (5/2/2020).

• Ibaratkan Kasus Natuna seperti Sakit Jantung, Pengamat Militer Minta Jokowi Bersikap Tegas

Ia mengatakan apabila pemerintah tidak mengambil sikap tegas, China akan semakin berani bertindak seenaknya di Indonesia.

"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita," kata Bambang.

"Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia."

"Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tambahnya.

Bambang menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh China.

Menurutnya masuknya kapal pencari ikan dan kapal penjaga pantai asal China tersebut telah merusak hubungan baik antar dua negara.

Langkah China yang mengklaim secara sepihak juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Aturan nine dash line yang dipakai oleh China dalam mengklaim Natuna tidak memiliki kekuatan hukum di PBB.

"Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas," kata Bambang.

Bambang mengatakan pemerintah bisa melakukan penenggelaman kapal untuk memberikan contoh.

"Bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," kata dia.

• Pengamat Militer Sarankan Pemerintah Cara Lawan China di Perairan Natuna, Sindir Prabowo?

Sikap Semena-mena Kapal China

Keberadaan sejumlah kapal nelayan dan penjaga pantai asal China di perairan Natuna meresahkan Indonesia.

Satu di antara beberapa pihak yang terdampak akibat adanya keberadaan kapal-kapal asing tersebut adalah para nelayan di Natuna.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2020), nelayan Natuna mengakui ada perbuatan tidak menyenangkan yang datang dari kapal-kapal asal China tersebut.

• Ibaratkan Kasus Natuna seperti Sakit Jantung, Pengamat Militer Minta Jokowi Bersikap Tegas

Awalnya Ketua Nelayan Kabupaten Natuna Herman mengatakan dirinya merasa aman dengan adanya penempatan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang kini ditempatkan untuk berpatroli di perairan Natuna.

Herman menyampaikan harapannya agar KRI dapat terus berada di perairan Natuna untuk menjaga kegiatan perekonomian para nelayan di sana.

"Kami berharap hal ini bisa terus terjadi, karena dengan keberadaan KRI 24 jam di perairan pulau terdepan ini, setidaknya para kapal ikan asing (KIA) pun tidak berani masuk wilayah perairan Indonesia ini," katanya.

Keberadaan kapal-kapal ilegal tersebut terbukti mengganggu kegiatan perekonomian para nelayan di Natuna.

Mulai dari intervensi pencarian ikan, kapal-kapal asal China tersebut dikatakan juga sering menabrakan kapal mereka ke kapal para nelayan dari Natuna.

Kapal para nelayan Natuna yang sebagian besar masih kalah besar dan bagus dari kapal China, terpaksa kalah jika keduanya diadu.

Keberadaan kapal penjaga pantai asal China juga dinilai semakin membuat kapal pencari ikan asal China makin berani melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Ingin memastikan keamanan dirinya dan para nelayan di Natuna, Herman turut meminta bantuan radio kepada pemerintah agar sewaktu-waktu dapat memberitahukan pihak berwajib jika ada kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna.

"Selain keberadaan KRI, kami juga masih berharap ada bantuan radio dengan jangkauan yang luas," kata Herman.

"Sehingga kami bisa kapanpun memberitahukan ke KRI yang standby jika ada kapal ikan asing yang masuk di perairan terdepan Natuna," lanjutnya.

• Sikap Tegas Laksdya TNI Yudo Margono Usir Kapal-kapal China Penerobos ZEE Natuna: Jangan Ngotot

Belum Berani Melaut

Meskipun sudah berada dalam kondisi yang aman, Herman mengatakan para nelayan masih belum berniat melaut.

Hal tersebut dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung para nelayan untuk mencari ikan.

Ia mengatakan akan menunggu cuaca stabil sebelum kembali melaut.

"Palingan pertengahan Januari atau awal Februari, kalau saat ini gelombang masih tinggi," kata Herman.

"Lagipula kapal Nelayan kami kecil-kecil dan masih tradisional."

"Tapi ada juga sebagian nelayan yang turun, namun menggunakan kapal yang besar dan itu pun hanya bermain di pinggiran saja," tandasnya.

• Pengamat Militer Sarankan Pemerintah Cara Lawan China di Perairan Natuna, Sindir Prabowo?

(TribunWow.com/Anung Malik)