Beda Pendapat Jokowi dan Anies soal Status Tanggap Darurat, Politisi Gerindra: Khawatir Dibully Lagi

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Syarief angkat suara beda pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani masalah banjir.

Perbedaan pendapat itu di antaranya Pemerintah Pusat yang telah memerintahkan agar status bencana banjir menjadi tanggap darurat namun Pemerintah Daerah menilai hal itu belum perlu.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (4/1/2020), Syarief mengatakan bahwa penetapan status tanggap darurat itu tidak bisa dilakukan begitu saja.

• Hotman Paris Posting Video Lumpur Akibat Banjir di Bogor, Korban: Bantuan Simpati, Doa Sudah Banyak

"Jadi tanggap darurat saya baca di referensi itu memang banyak kriteria yang harus dilalui," kata Syarief.

Syarief menilai bahwa bencana banjir di DKI Jakarta tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat.

"Yang pertama ketika pemerintah provinsi tidak berjalan normal, kedua bantuan logistik atau apapun sulit dijangkau."

"Dua ini yang, terakhir itu durasinya. Mari kita lihat tiga ini apakah memenuhi syarat?," jelas Syarief.

Syarief mengatakan, Anies tidak ingin terburu-buru agar tidak lagi mendapat perundungan.

Lalu, ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di DKI Jakarta dengan Jawa Barat itu berbeda.

Pemerintah Jawa Barat kini telah menetapkan bencana banjir sebagai tanggap darurat.

"Pak Gubernur khawatir kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi maka di-bully lagi. Wong belum apa-apa kok," ujar Syarief.

"Tapi Jawa Barat sudah, kok DKI Jakarta kok," tanya presenter.

• Tanggapi Beda Pendapat Jokowi dengan Anies Baswedan soal Banjir, Pengamat Politik: Political Meaning

"Jawa Barat durasi orang mengungsi berhari-hari, di Jakarta hanya setengah hari, satu durasinya rendah," jawab Syarief.

"Kedua, jangkauan logistik bisa masuk dan terakhir yang pokok itu pemerintahan berjalan normal," imbuhnya.

Sehingga, Syarief menilai penetapan status tanggap darurat memang belum waktunya dikakukan.

"Jadi tiga kriteria itu sulit dipenuhi karena itulah belum waktunya tanggap darurat," kata dia.

Lihat videonya mulai menit ke-24:12:

Pengamat Politik Nilai Ada Gengsi Politik Anies Baswedan 

Pengamat Politik, Pangi Chaniago menilai ada gengsi politik dalam Pemerintah DKI Jakarta soal masalah banjir.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (4/1/2020), Pangi Chaniago mengatakan bahwa gengsi politik itu tidak hanya terjadi di DKI Jakarta.

"Iya mbak Caca, kalau kita cermati dari awal memang ada pemerintah itu Pemda, Bupati, Wali Kota tidak hanya di Jakarta di daerah lain ada gengsi politik," ungkap Pangi Chaniago.

• WASPADA Banjir dan Longsor, BMKG Sebut Angin Kencang Diprakirakan Melanda NTT hingga 7 Januari 2020

Beberapa Gubernur atau Bupati hanya ingin melakukan sesuatu yang asal beda dengan program sebelumnya.

Padahal dalam pemerintahan sudah ada panduan yang dapat digunakan gubernur-gubernur selanjutnya.

"Asal beda, tidak mau melanjutkan program sebelumnya itulah kemudian GBHN yang memandu agar siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya dia punya panduan tidak bergeser," katanya.

"Jadi dia punya pedoman jangka panjang sehingga tidak sesuai dengan selera mereka," imbuh Pangi.

Menurut Pangi, panduan semacam itu sangatlah penting.

"Mungkin barangkali ini penting ke depannya supaya ada keberlanjutan dari semua program yang dibuat," ucap Pangi.

Pangi mengimbau agar para kepala daerah tidak gengsi melanjutkan program-program yang telah disusun pemerintah sebelumnya. 

"Jangan gengsi karena ini program lama tidak mau dilanjutkan tapi saya maunya program baru gitu loh," kata Pangi.

Selain itu, Pangi juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran bencana banjir justru banyak digunakan untuk saling menyalahkan.

• Ditanya Adakah Rasa Gengsi Anies Baswedan Lanjutkan Program Ahok Atasi Banjir, Sutiyoso Beri Imbauan

Sehingga, ia mengimbau agar jangan sampai bencana digunakan sebagai tempat terbelahnya politik semakin jelas.

"Nah yang kedua adalah kalau saya cermati, dalam kasus saya yang kedua mau ucapkan bela sungkawa dan duka yang mendalam terhadap korban."

"Sangat disayangkan, dan memang bencana politik sebesar ini tidak boleh dijadikan komunitas poltik, itu sangat disayangkan, jangan sampai," ucap dia.

Namun, menurut pengamatannya di media sosial bahwa bencana banjir itu memang membuat keterbelahan politik masih terjadi.

"Karena memang kalau kita in zoom di media sosial itu masih memang keterbelahan publik masih terjadi misalnya antara pendukungnya Pak Ahok, Pak Jokowi, pendukungnya Pak Anies," katanya.

Pangi menilai bahwa kritikan-kritikan pada suatu pihak tidak lepas dari rasa benci.

"Dan bagaimana mereka membela junjungannya, bagaimana mereka mencaci, mendogret, kemudian memberikan cacian tanpa ada kritikan atau masukan yang membangun."

"Artinya sudah lebih kepada efek benci gitu," jelasnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)