Banjir di Jakarta
Beda Pendapat Jokowi dan Anies soal Status Tanggap Darurat, Politisi Gerindra: Khawatir Dibully Lagi
Anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Syarief angkat suara beda pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Syarief angkat suara beda pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani masalah banjir.
Perbedaan pendapat itu di antaranya Pemerintah Pusat yang telah memerintahkan agar status bencana banjir menjadi tanggap darurat namun Pemerintah Daerah menilai hal itu belum perlu.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Sabtu (4/1/2020), Syarief mengatakan bahwa penetapan status tanggap darurat itu tidak bisa dilakukan begitu saja.
• Hotman Paris Posting Video Lumpur Akibat Banjir di Bogor, Korban: Bantuan Simpati, Doa Sudah Banyak
"Jadi tanggap darurat saya baca di referensi itu memang banyak kriteria yang harus dilalui," kata Syarief.
Syarief menilai bahwa bencana banjir di DKI Jakarta tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat.
"Yang pertama ketika pemerintah provinsi tidak berjalan normal, kedua bantuan logistik atau apapun sulit dijangkau."
"Dua ini yang, terakhir itu durasinya. Mari kita lihat tiga ini apakah memenuhi syarat?," jelas Syarief.
Syarief mengatakan, Anies tidak ingin terburu-buru agar tidak lagi mendapat perundungan.
Lalu, ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di DKI Jakarta dengan Jawa Barat itu berbeda.
Pemerintah Jawa Barat kini telah menetapkan bencana banjir sebagai tanggap darurat.
"Pak Gubernur khawatir kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi maka di-bully lagi. Wong belum apa-apa kok," ujar Syarief.
"Tapi Jawa Barat sudah, kok DKI Jakarta kok," tanya presenter.
• Tanggapi Beda Pendapat Jokowi dengan Anies Baswedan soal Banjir, Pengamat Politik: Political Meaning
"Jawa Barat durasi orang mengungsi berhari-hari, di Jakarta hanya setengah hari, satu durasinya rendah," jawab Syarief.
"Kedua, jangkauan logistik bisa masuk dan terakhir yang pokok itu pemerintahan berjalan normal," imbuhnya.
Sehingga, Syarief menilai penetapan status tanggap darurat memang belum waktunya dikakukan.
