Prabowo Ingin Damai Soal Kapal Asing Masuk Natuna, Dedi Mulyadi: Kami Dambakan Kegarangan Bapak

TRIBUNWOW.COM - Melalui juru bicaranya, Prabowo menyampaikan akan menempuh langkah damai dalam menghadapi persoalan masuknya kapal asing berbendera China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengharapkan sikap tegas dari Prabowo.

Menurut Dedi, permasalahan ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa.

• Tanggapi Klaim China di Perairan Natuna, Mahfud MD: Kalau secara Hukum, Mereka Tidak Punya Hak

"Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Dedi berpendapat sudah kewajiban negara untuk menjaga wilayah perairan demi menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam.

Dedi mengatakan persahabatan dengan pemerintah China adalah hubungan yang setara, artinya pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas apabila ada kekayaan yang diambil.

Menurut Dedi, sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah langkah yang tepat karena terbukti praktik pencurian ikan oleh kapal asing berkurang.

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata Dedi.

Dedi juga mengatakan sikap tegas harus diambil Kementerian Pertahanan.

"Sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," jelasnya.

• Tanggapi Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Natuna, Susi Pudjiastuti: Tangkap dan Tenggelamkan

Tidak Ada Lagi Alibi

Anggota Fraksi Golkar tersebut menganjurkan agar semua pihak tidak perlu lagi membuat alibi beragam.

Ia mendorong agar dilakukan pendekatan nonmiliter, yakni melalui perlindungan kelautan di bawah perintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka yang harus diterapkan adalah aturan kelautan, maka tenggelamkan kapal itu efektif," lanjut Dedi.

Meskipun demikian, menyangkut kejadian kapal nelayan China yang dikawal militer negara tersebut, pendekatan militer harus dilakukan tanpa kompromi.

"Kalau perlindungan keamanan, tak ada kompromi. Sikap tegas. Karena itu kedaulatan negara," tegasnya.

Ia kemudian memberikan contoh dengan kehidupan bertetangga yang saling mengusik.

"Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga dan ia kerjanya ambil uang kita tanpa izin. Apakah kita sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah nggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah. Mungkin nggak? Nah, itu saja," katanya.

Menurut Dedi, lebih baik Indonesia menjadi miskin daripada harga dirinya terinjak.

"Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak," kata Dedi.

• Detik-detik KRI Tjiptadi-381 Usir Kapal China yang Masuk ke Perairan Natuna, Lihat Videonya

PKS: Prabowo Jangan Santai Saja

Dikutip dari Kompas.com, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik sikap Prabowo yang ingin mengambil jalan damai.

Menurut Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, Prabowo seharusnya tidak bersikap enteng dan lembek.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," disampaikan Kholid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2020).

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," lanjutnya.

PKS mendukung sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memprotes klaim China atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Sebelumnya, Kemenlu telah mengirimkan nota protes melalui Duta Besar China yang kemudian diteruskan ke Beijing.

Kholid mengatakan Indonesia mendasarkan protesnya pada aturan UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan.

Dedi juga meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap terkait masalah ini.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," kata Dedi.

• Terkait Kapal Asing Masuki Perairan Natuna, Dahnil Anzar Sebut Prabowo Ingin Cara Damai Saja

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)