Banjir di Jakarta
Pakar Bioteknologi Lingkungan UI Cecar Anies Baswedan soal Banjir: Jangan Berpolemik Narasi Indah
Pakar Bioteknologi Lingkungan UI, Firdaus Ali mengungkap kritiknya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Bioteknologi Lingkungan UI, Firdaus Ali mengungkap kritiknya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kritikan tersebut disampaikan terkait bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada awal 2020.
Hal itu diungkapkan oleh Firdaus Ali saat menjadi narasumber di acaea Breaking News Kompas TV pada Rabu (1/12/2019).
• Pengevakuasi Beberkan Kendala Selamatkan Korban Banjir Halim Perdana Kusuma: Ruang Gerak Sempit
Mulanya presenter menyinggung adanya perbedaan langkah dari Kementerian PUPR dengan Anies Baswedan.
Kementerian PUPR ingin mengatasi banjir dengan adanya normalisasi Sungai Ciliwung.
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih menyelesaikan permasalah banjir dengan memperbaiki hulu.
"Ada perbedaan pendapat antara Menteri PUPR dengan Gubernur DKI Jakarta seusai memantau banjir di Jabodatabek."
"Tadi yang seperti disebutkan Pak Firdaus, Menteri PUPR fokus pada normalisasi Sungai Ciliwung."
"Dari 33 kilo meter baru 16 kilo meter yang baru diselesaikan, sementara Gubernur DKI Jakarta lebih fokus pada pengelolaan air di hulu," ungkap presenter.
Menurut Anies, usaha apapun yang dilakukan untuk mengatasi banjir tak akan tercapai jika tidak dari hulu sungai.
"Kalau Gubernur DKI Jakarta menyatakan pengelolaan air di hulu menjadi kunci menyelasaikan banjir, jadi apabila di hulu belum selesai jadi apapun yang dilakukan tidak berdampak pada antisipasi banjir di Jakarta," lanjut presenter.
Menanggapi itu, Firdaus mengatakan bahwa langkah Anies itu salah.
• 3 Orang Tewas karena Longsor akibat Gerusan Banjir, Kapolres Depok Langsung Beri Imbauan Berikut
Sedangkan hulu Sungai Ciliwung berada di Jawa Barat yang tentunya di luar ranah kewenangan DKI Jakarta.
"Tidak, salah, Gubernur Anies salah. Kenapa saya katakan? Di hulu kewenangannya di luar kewenangan DKI Jakarta itu yang sedang kita kerjakan."
"Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Jawa Barat dan itu kita kerjakan," jelas Firdaus.
