Sebut Peran Parpol Mengkhawatirkan, Akbar Faizal Sebut Ada 147 Anggota DPR Hasil dari Oligarki

TRIBUNWOW.COM - Politisi Nasdem, Akbar Faizal mengaku khawatir dengan kondisi yang sedang dialami oleh partai politik (Parpol) saat ini.

Dikutip TribunWow.com dari acara 'Dua Sisi' yang tayang di Youtube Indonesia Lawyers Club, Jumat (27/12/2019), Akbar Faizal mengatakan partai politik saat ini sedang mengalami masalah.

Akbar Faizal awalnya meminta kepada para pengamat politik untuk fokus memberikan masukan terkait masalah hukum ataupun demokrasi yang sedang dialami oleh negara ini.

• Sebut Demokrasi Tak Jalan karena Banyak Hukum, Ini Penjelasan Rocky Gerung

"Hari ini sebenarnya harusnya kita konsen pada apa yang menjadi problem hukum dan demokrasi kita," ujar Akbar Faizal.

"Saya mencatat misalnya, saya orang partai politik, tapi saya tidak cukup, tidak terlalu berlebihan utuk memasang harga bahwa, hari ini bahwa parpol kita memang bermasalah kok," sambungnya.

Setelah itu, Akbar Faizal lalu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada pemilihan legislatif di tahun 2019 lalu.

Akbar Faizal mengatakan setidaknya ada 147 anggota DPR yang saat ini duduk di Parlemen merupakan hasil oligarki.

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit.

Dirinya mengaku, data tersebut didapat dari hasil penelitiannya yang kebetulan juga mengkaji tentang oligarki.

"Hasil penelitian saya, karena saya kebetulan ngambil kajian tentang oligarki, peran parpol hari ini sungguh-sungguh mengkhawatirkan dalam pemilu legislatif tahun 2019 ini," kata Akbar Faizal.

"Itu saya temukan yang langsung oligarki kekuasaan pada tingkat lokal 147 anggota DPR yang ada sekarang di parlemen itu adalah langsung pruduk dari oligarki kekuasaan yang berkuasa di situ," tambahnya.

• Diminta Masuk Dunia Politik untuk Ikut Perbaiki, Rocky Gerung: Berarti Ada Kerusakan di Dalam?

Selain itu, Akbar Faizal juga menemukan 74 bupati dan gubernur yang merupakan hasil pengaruh dari pemegang kekuasaan.

"Dalam hal pilkada terakhir, saya temukan 74 bupati dan gubernur yang merupakan produk dari oligarki," ungkapnya.

Selain oligarki, masalah lain yang juga menjadi permasalah untuk demokrasi di Indonesia adalah pemilu berbiaya tinggi.

Dan ditambah dengan banyaknya peraturan yang tertuang di perundang-undangan.

Menurut Akbar Faizal, hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor penghambat demokrasi.

"Itu problem dari kita, apa kemudian selanjutnya. Pemilu berbiaya tinggi, yang notabene kemudian ternyata diakibatkan oleh kita over yang namanya peraturan dan perundang-undangan,"

"Inilah yang menghambat demokrasi kita," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke: 17.18:

Pendapat Rocky Gerung soal Demokrasi

Dalam acara yang sama, Pengamat Politik Rocky Gerung juga memberikan penilaian terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya sepanjang tahun 2019.

Rocky Gerung menilai demokrasi di negeri ini sedang mengalami kemunduran.

Menurutnya, kemunduran itu ditandai dengan banyaknya hukum yang dibentuk.

• Diminta Masuk Dunia Politik untuk Ikut Perbaiki, Rocky Gerung: Berarti Ada Kerusakan di Dalam?

Rocky menambahkan patokan seberapa kuat negara itu demokrasi ditentukan oleh seberapa banyak hukum yang dibuat.

"Kalau kita terlalu banyak hukum itu pertanda demokrasi enggak jalan," kata Rocky Gerung.

"Itu di mana-mana ada dalilnya begitu."

Rocky Gerung bahkan berani menyimpulkan jika akan ada sejumlah permasalahan yang bakal dihadapi pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

"Saya mau terangkan ke depan bahwa pemerintah akan menghadapi banyak problem yang nanti akan menggangu segala macam Pak Jokowi tentang Indonesia, ekonomi dan segala macam," kata Rocky.

Rocky kemudian menyinggung soal Omnibus Law ketenagakerjaan.

Seperti yang diketahui, Jokowi merencanakan akan mengubah gaji bulanan pekerja menjadi upah per jam.

Menurutnya, Omnibus Law itu sangat merugikan pekerja.

• Disarankan untuk Masuk Politik, Rocky Gerung: Mengamati dari Jauh Lebih Tajam daripada di Dalam

"Misalnya soal Omnibus law di tingkat pekerja," kata Rocky.

"Itu menghina pekerja, pekerja disebut easy hiring and easy firing, mudah dipekerjakan sekaligus mudah diberhentikan," ucapnya.

Atas dasar itu, Rocky mengatakan jika negara ini sedang mengalami krisis sila kelima Pancasila, yakni keadailan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

"Jadi ini betul-betul negara yang enggak paham keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," terang Rokcy.

Lantas Rocky mengatakan jika pemerintah tidak paham dengan Pancasila.

"Jadi kalau saya bilang pemerintah enggak paham Pancasila memang betul," jelasnya.

"Omnibus Law memang bertentangan dengan pancasila itu. Sehingga timbul istilah buruh yang terlunta-lunta."

• Reaksi Rocky Gerung saat Diminta Junimart Lebih Santun Selesaikan Masalah: Saya Tak Suka Diatur-atur

Lebih lanjut Rocky berharap pemerintah, khususnya Jokowi bisa memberikan kebijakan baru yang lebih baik.

"Kita ingin agar ada pikiran baru tentang masa depan," ucapnya.

Selain itu, Rocky juga juga menyinggung soal kasus kemanusiaan di Uyghur, Cina.

"Yang kedua, soal Uyghur itu dia pun cuma bilang kami akan pakai soft development, kata Rocky.

"Ini dalam soal HAM enggak ada soft developement sih, itu tuntutan publik internasional. Masa soft development," bebernya.

Oleh karena itu, Rocky pun mengimbau Jokowi untuk merenung sebelum berganti tahun.

"Jadi soal-soal begituan yang harusnya diperbaiki mumpung masih ada sisa hari tahun baru jadi sambil liburan coba presiden renungkan apa yang dilakukan selama ini," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)