Tanggapi Tudingan Dewas KPK Dibentuk untuk Kepentingan Jokowi, Politisi PDIP: Jangan Menangisi Lagi

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno memberikan tanggapan terkait banyaknya tudingan negatif soal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Salah seorang yang juga memberikan tudingan miring tentang Dewas KPK juga dinyatakan oleh Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari.

Dikutip TribunWow.com dari acara 'Dua Arah' yang tayangan Youtube KompasTV, Senin (23/12/2019), Feri Amsari menilai pembentukan Dewas KPK hanya untuk keperluan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

• Bahas Dampak Dewas terhadap Kecepatan Kinerja KPK, Mochammad Jasin Ungkit Industri 4.0

Feri Amsari tidak ingin Dewas KPK hanya disiapkan pada masa pemerintahan Jokowi saja, melainkan juga untuk kebaikan KPK kedepannya.

Jika begitu, maka Dewas KPK kemungkinan besar hanya bertahan sampai era Jokowi berakhir.

"Dewan pengawas ini dibentuk hanya untuk kepentingan Jokowi," ujar Feri Amsari.

"Saat Jokowi menjabat yang kita pikirkan penunjukan ini kan mestinya berpikir untuk KPK di masa depan," jelasnya menegaskan.

"Jadi jangan berbicara tentang Dewas di masa Jokowi saja, karena ada potensi juga akan disimpangkan suatu saat."

Menanggapi pernyataan dari Feri Amsari, Hendrawan Supratikno langsung memberikan tanggapan.

Hendrawan Supratikno mengatakan jika penunjukan Dewas KPK sudah lewat.

Bahkan Dewas KPK juga sudah dilantik dan resmi menjalankan tugasnya.

"Jadi ini kita berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, itu sebabnya," ungkap Hendrawan Supratikno.

• 5 Dewas KPK Telah Dilantik, Pakar Minta Evaluasi Internal Lebih Dulu: Selama Ini Kan Belum Tahu

Dirinya menambahkan, pemerintah sedang menerapkan cara baru untuk bisa mengatasi masalah korupsi.

Dirinya menjelaskan yaitu dengan berkaca dari sistem yang dipakai KPK sejak didirikan pada tahun 2002 silam yang memakai satu layer.

Dilihat dari situ, KPK belum bisa bekerja secara maksimal dalam memberantas kasus Korupsi.

Maka dari itu, sistem KPK diubah menjadi dua layer.

Setelah memberikan penjelasan tersebut, Hendrawan Supratikno meminta semua pihak untuk memberikan waktu atas kebijakan tersebut.

Dan menantikan apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi, yakni benar-benar untuk menegakkan hukum, khususnya terkait korupsi.

"Saya kira begini. Kita ini kan menghadapi atau menjalani sitem baru dari sitem single bord, satu layer menjadi dua layer, dan itu membutuhkan waktu untuk membuktikan," sambungnya.

"Apakah sistem dua layer ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh presiden dalam mengawal cinta nomor 4 akan mempertegas penegakan hukum."

• Puji Dewas bagai Manusia Setengah Dewa, Ngabalin Tuntut Artidjo Cs Mampu Hapus Keraguan Publik

Namun jawaban dari Hendrawan Supratikno dianggap belum menjawab pertanyaan Feri Amsari.

Hendrawan Supratikno lalu menegaskan jika tudingan tersebut tidak benar.

Menurutnya, pembentukan Dewas KPK ya jelas untuk penegakan hukum, bukan karena kepentingan presiden.

Dan tentunya untuk memperkuat KPK.

"Ya kepentingan untuk penegakan hukum yang lebih tegas," harap Hendrawan Supratikno.

"Untuk memperkuat KPK," tambahnya.

Oleh karena itu, Hendrawan Supratikno meminta jangan lagi berbicara yang sudah lewat, bahkan sampai menangisi.

"Itu sebabnya, sekarang jangan menangisi lagi," kata Hendrawan Supratikno.

"Karena undang-undang ini sudah berjalan, itu sebabnya sekarang bagaimana sekarang organ badan pengawasan yang nanti akan dituangkan dalam peraturan presiden itu yang harus disimak," tutupnya.

• Pimpinan KPK Nurul Ghufron Jawab Kegelisahan soal Izin Dewas yang Berbelit: Ada Aplikasi di KPK

Simak videonya menit ke: 11.40

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)