Bicara soal Dewan Pengawas KPK dan Pejabat Korupsi, Ali Ngabalin Didebat Saor Siagian: Tak Nyambung

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin terlibat perdebatan dengan pegiat anti-korupsi, Saor Siagian.

Dilansir TribunWow.com, keduanya terlibat perdebatan soal Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dilantik pada Jumat (20/12/2019).

Melalui tayangan YouTube KompasTV, Ali Ngabalin secara terang-terangan menyebut adanya oknum KPK yang bermain politik.

Disebutnya, penangkapan sejumlah petingi daerah menjadi bukti adanya permainan politik di KPK.

• Nilai 5 Dewas KPK Pilihan Jokowi Punya Rekam Jejak Baik, Gerindra Tunggu Gebrakan: Kita Lihat Dulu

• Menggebu-gebu, Ali Ngabalin Ungkap Permainan Politik KPK, Singgung Kepala Daerah yang Terjaring OTT

Sebagai lembaga negara, KPK disebutnya harus bebas dari pengaruh politik.

"Yang mau saya katakan itu kan begini, lembaga KPK ini kan lembaga negara," ujar Ali Ngabalin.

"Lembaga yang kita percaya adalah lembaga yang jauh dan bebas daripada kepentingan-kepentingan lain, bisnis, politik dan lain-lain."

Ia pun menyinggung penangkapan sejumlah petinggi daerah karena dugaan kasus korupsi.

"Tapi kan ada ada fakta di depan mata kita bahwa berapa banyak orang-orang yang calon bupati, walikota, gubernur di masa-masa kampanye, setelah mereka juga terpilih," ujar Ngabalin.

"Iya berapa banyak orang yang bisa melihat dengan nyata kepala bahwa orang itu melakukan kesalahan?," sambung dia.

Ali Ngabalin menilai revisi Undang-undang KPK memang diperlukan.

Ia menyebut undang-undang hasil revisi akan lebih memperketat pengawasan KPK.

"Itu sebabnya revisi undang-undang perlu dilakukan agar KPK juga harus diawasi karena mereka bukan malaikat, mereka manusia biasa," ujar Ali Ngabalin.

• Akui Citra Baik 5 Dewan Pengawas, Feri Amsari Justru Ungkap Kecurigaan, Singgung Kebobrokan KPK

Namun, pernyataan Ali Ngabalin justu dibantah oleh Saor Siagian.

Saor Siagian menilai ucapan Ali Ngabalin keliru.

"Saya kira tidak nyambung yang disebut oleh Ngabalin ini," kata Saor Siagian.

Menurunya, bukan salah KPK menangkap sejumlah petinggi daerah.

"KPK itu kan lembaga penegak hukum, seluruh orang yang ditetapkan tersangka dalam konstruksi hukum pasti buktinya cukup," ujar Saor Siagian.

"Dan akhirnya ini bahan dibawa ke pengadilan."

Ia menegaskan, tak ada motif politik di balik penangkapan sejumlah petinggi daerah itu.

"Itu dia jadi yang artinya itu yang saya bilang, kalau Ngabalin ini dalam konstruksinya ada motif politik, dalam konteks hukum itu kan mereka diuji di pengadilan," ujarnya.

"Siapapun termasuk presiden, kalau dia melakukan tindak pidana dalam konteks ini korupsi tidak ada istilahnya hukum diabaikan."

Simak video berikut ini menit 4.50:

Permainan Politik KPK

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin terang-terangan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ikut campur dalam urusan politik.

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin pun menyinggung sejumlah calon petinggi daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat masa kampanye.

Hal itu lah yang menjadi satu di antara sejumlah alasan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Diketahui, Dewas KPK bahkan telah dilantik pada Jumat (20/12/2019) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mulanya, Ali Ngabalin mengungkap sejumlah kasus yang tak mendapat kepastian hukum ketika ditangani oleh KPK.

• Pernah Kritisi Jokowi soal Cacatnya Revisi UU KPK, Syamsuddin Haris Kini Jadi Anggota Dewas

Bahkan, disebutnya sejumlah terduga koruptor tak mendapat kepastian hukum hingga akhir hayat.

"Itu artinya orang itu tidak mendapatkan kepastian hukum," ujar Ali Ngabalin.

"Yang kedua, orang itu juga harus mendapatkan keadilan atas proses hukum yang dijalaninya."

Lantas, ia menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK.

Menurut Ali Ngabalin, penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu perlu diawasi oleh Dewas.

Sebab, menurutnya penyadapan yang dilakukan KPK sudah merambah ke urusan pribadi sang terduga koruptor.

"Sehingga siapa saja yang disadap itu harus diatur, karena diatur itu lah kenapa perlu dewan pengawas," kata Ali Ngabalin.

"Sehingga kita akan sadar dan tahu bahwa komisioner ini adalah orang biasa."

Lebih lanjut, Ali Ngabalin menyingung soal penangkapan sejumlah kepala daerah oleh KPK.

"Terlalu banyak langkah-langkah yang dilakukan bagi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang mau maju tiba-tiba ditangkap," ujar Ali Ngabalin.

"Yang mau maju tiba-tiba dikerangkeng dan sebagainya."

• Jokowi Lantik 5 Dewan Pengawas KPK, Aktivis Antikorupsi Nilai akan Mereduksi Independensi KPK

Pernyataan Ali Ngabalin itu pun memacing pertanyaan Presenter Aiman Witjaksono.

"Dan aspek politis? Atau karena memang dia bersalah?," tanya Aiman.

"Iya dong, tidak bisa kita berbohong itu."

Aiman pun meminta penegasan Ali Ngabalin soal pernyataan yang menyebut KPK kini bermain politik.

"Anda yakin Ali Mochtar Ngabalin? Artinya KPK berpolitik?," tanya Aiman.

Secara terang-terangan, Ali Ngabalin menyebut KPK kini justru ikut campur dalam urusan politik.

"Saya mau bilang bahwa suka tidak suka aroma itu ada di masa-masa orang kampanye, di masa orang mempersiapkan diri dan itu nyata," ucap Ali Ngabalin.

"Dan itu dilakukan oleh KPK?," tanya Aiman.

Ali Ngabalin melanjutkan, aspek politis yang sudah masuk ke KPK itu melatarbelakangi pembentukan Dewas.

"Dan itu lah sehingga kenapa harus dewan pengawas itu ada," ucap Ali Ngabalin. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)