Dewan Pengawas KPK
Mantan Pimpinan KPK M Jasin Nilai Adanya Dewas akan Perlambat Kinerja: Tidak Bisa Langsung Gas
Mantan Pimpinan KPK M Jasin mengatakan adanya Dewan Pengawas akan makin memperlambat kinerja KPK dibandingkan periode sebelum revisi UU KPK
Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
"Dan juga status dari pegawainya sudah berubah menjadi ASN sana-sini pasti ada tentang pengaturan masalah remunerasi juga mempengaruhi semangat kerja dari jajarannya," papar M Jasin.
Sebelumnya diberitakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyebutkan beberapa nama yang akan mengisi posisi Dewas KPK.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (20/12/2019), nama-nama tersebut di antaranya adalah Artidjo Alkostar, Albertina ho, dan eks pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki.
Pelantikan Anggota Dewas KPK rencananya akan dilakukan di Istana Negara pukul 14.30 WIB.
Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan diisi oleh Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango.
• Soroti Eks Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, Tsani Annafari Ungkap Peran Orang Dalam di Dewas KPK
Video dapat dilihat di menit 3.55
Politisi Nasdem Irma Chaniago Minta Waktu untuk Dewas KPK Buktikan Kinerja
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Suryani Chaniago merasa heran banyak pihak memprotes pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya Dewas KPK harus diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya, jika tidak memuaskan maka Undang-Undang KPK (UU KPK) akan direvisi.
Dikutip TribunWow.com, mulanya Irma mengapresiasi sikap kritis dari Aktivis Antikorupsi Haris Azhar dan Praktisi Hukum Saor Siagian.

• Haris Azhar Sindir Jokowi Manfaatkan Cacatnya Aturan untuk Pilih Langsung Dewas KPK: Saya Protes
Ia menganggap kritis Haris dan Saor terhadap pembentukan Dewas KPK adalah bentuk nyata dari kontrol masyarakat.
"Saya sebenarnya suka Haris, Bang Saor, teman-teman ini merasa pesimis," kata Irma di acara 'DUA SISI' Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019).
"Berarti ada kontrol di situ," tambahnya.
Irma lanjut menjelaskan mengapa hingga kini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belu memutuskan untuk menandatangani Perppu UU KPK.
"Ada satu yang ingin saya sampaikan, kenapa Pak Jokowi sampai hari ini belum menandatangani Perppu," kata Irma.