Komisi I DPR akan Tanyakan Ulang ke Prabowo Subianto atas Pernyataan soal Alutsista Bermasalah

TRIBUNWOW.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan kontrak pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bermasalah.

Hal itu dikatakan Prabowo Subianto saat dengar pendapat dengan para Anggota Komisi I DPR.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin memberikan tanggapan.

"Iya, harus kita tanyakan informasi itu. Ini kan intern pemerintah supaya kami konfirmasi apakah betul bahwa dulu kami menyetujui kontrak-kontrak ini dan sepakat untuk bidang pertahanan ini apa saja? Kontrak itu perlu dipertanyakan," kata TB Hasanuddin setelah mengikuti acara Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

TB Hasanuddin mengaku sudah mendapat informasi sekilas tentang kontrak-kontrak tersebut.

Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi detail dan resmi terkait kontrak apa saja yang dimaksud Prabowo tersebut.

• Isi Pembahasan di Pertemuan Prabowo Subianto dan Mahfud MD, Menhan: Saya Minta Petunjuk

"Saya mendapatkan informasi ada beberapa kontrak yang nanti harus dilihat, disisir, dan ditinjau ulang. Sampai sekarang Komisi I belum mendapat informasi terkait kontrak-kontrak mana saja yang dimaksud oleh Pak Prabowo," ujar dia.

Dia mengatakan, kontrak-kontrak tersebut berada di pihak pemerintah sehingga DPR tidak mengetahui detail kontrak tersebut.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.id, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan adanya masalah dalam kontrak lama pengadaan alutsista dengan pihak luar negeri. Hal tersebut membuat anggaran untuk belanja alutsista menjadi tinggi sehingga negosisasi ulang kontrak harus ditempuh.

"Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal. Oleh karena itu, kami diperintahkan melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” katanya seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan kontrak bermasalah yang dimaksudnya.

Dia hanya menyebutkan, pendataan dan pengkajian atas kontrak-kontrak alutsista yang dibuat selama ini belum tuntas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Akan Tanya soal Kontrak Pengadaan Alutsista Bermasalah ke Prabowo dalam RDP".