Pilkada Serentak 2020
Bela Gibran, Anggota DPR Hillary Bahas Keluarga Politikus, Dokter, dan Polisi: Itulah Diskriminasi
Hillary membandingkan keluarga politikus dengan keluarga polisi dan dokter, ia mengatakan sebutan politik dinasti adalah sebuah bentuk diskriminasi
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyayangkan adanya tudingan politik dinasti terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang sedang terjun dalam dunia politik.
Hillary mengatakan sebutan politik dinasti merupakan sebuah bentuk ujaran kebencian yang diperhalus.
Dikutip TribunWow.com, politisi asal Nasdem tersebut membandingkan kasus yang serupa, dimana adanya kesamaan bidang kerja dalam satu keluarga.
• Bela Gibran dan Bobby, Politisi PDIP Deddy Sitorus Ungkit Langkah Politik Istri-istri Kader PKS
Sebutan politik dinasti dirasa Hillary hanya terjadi terhadap keluarga yang terjun ke dunia politik.
"Menurut saya agak aneh," kata Hillary dalam acara 'DUA ARAH' Kompastv, Senin (16/12/2019).
"Kalau kita melihat dari sisi kenyataan, yang dibilang politik dinasti itu hanya di dunia politik," tambahnya.
Ketika kesamaan profesi terjadi pada sektor pekerjaan lain seperti polisi maupun dokter, Hillary mengatakan sebutan dinasti tidak dipakai.
"Coba kita bayangkan kalau ada petani dengan keluarga petani tidak pernah ada yang bilang pertanian dinasti," tutur Hillary.
"Kalau kita bilang ada dokter, suaminya dokter, anaknya dokter, sepupunya dokter, tidak ada kedokteran dinasti."
"Ada juga polisi yang hebat-hebat, anak, cucunya sama-sama AKPOL, semua polisi," tambahnya.
Berdasarkan fakta tersebut, Hillary menyimpulkan bahwa sebutan politik dinasti hanyalah sebuah bentuk ujaran kebencian.
"Ini sepertinya hanya hate speech (ujaran kebencian) yang diperhalus," kata Hillary.
Politik dinasti menurut Hillary tidak ada aturannya di Indonesia.
Indonesia hanya melarang adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
"Yang dilarang di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang dilarang di Indonesia adalah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.