Breaking News:

Terkini Nasional

Momen saat Jokowi Ditanya Siswa SMK soal Hukuman Mati bagi Koruptor

Siswa SMK ini berani bertanya pada Presiden Jokowi soal penegasan hukuman bagi koruptor.

Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Rekarinta Vintoko
Sekretariat Kabinet RI
Presiden Jokowi saat berada di acara peringatan Hari AntiKorupsi 

Hal ini kemudian ditanggapi oleh sejumlah pihak, satu di antaranya adalah peneliti Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Pukat UGM) Zaenur Rohman.

Menurut Zaenur, pernyataan Jokowi soal penerapan hukuman mati untuk koruptor hanya omong kosong belaka.

Zaenur menilai selama ini Jokowi tak menunjukkan komitmen untuk pemberantasan korupsi.

"Ini adalah pernyataan kosong dari presiden untuk memperlihatkan seolah-olah presiden punya komitmen pemberantasan korupsi, padahal presiden sangat tak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi," kata Zaenur seperti yang dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Ia lalu menyebutkan contoh tidak adanya komitmen Jokowi baru-baru ini, yaitu soal pemberian grasi pada koruptor.

"Jangan kan komitmen, presiden malah permisif menurut saya, semakin longgar terhadap korupsi dengan berikan grasi terhadap Annas Maamun," ujar Zaenur.

Diketahui Jokowi mengabulkan grasi pada terpidana korupsi Annas Mammun dengan alasan kesehatan.

Zaenur menilai alasan tersebut tak kuat, ia mengatakan ada cara lain untuk menanggulangi masalah tersebut.

"Ini juga tak beralasan menurut saya, hanya karena sakit-sakitan justru seharusnya dijawab penanganan fasilitas kesehatan, kalau mau presiden peduli terhadap warga binaan di lapas," paparnya.

Saat ini yang terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah penguatan kinerja lembaga-lembaga penegakan antikorupsi seperti KPK serta Polri dan kejaksaan.

Menurut Zaenur, hal tersebut lebih penting daripada membicarakan soal hukuman mati.

"Justru yang dibutuhkan adalah lembaga-lembaga pemberantasan korupsi itu lah yang harus dibersihkan atau direvitalisasi."

"Siapa yang mau memberantas korupsi sekarang kalau KPK dipreteli kewenangannya? Tak ada kan," ucap dia.

Kartu Pra Kerja Disebut untuk Menggaji Pengangguran, Presiden Jokowi: Itu Keliru

Pilih SMK timbang KPK

Saat peringatan Hari Anti Korupsi kemarin (Senin, 9/12/2019), Presiden Jokowi lebih memilih menghadiri acara peringatan di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta ketimbang menghadiri acara di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Halaman
123
Tags:
JokowiKasus KorupsiSiswa SMKKorupsi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved