Ahok Jadi Bos Pertamina
Luhut Binsar: Pak Ahok akan Sangat Bagus Mengawasi Pertamina, karena di Situ Sumber Kekacauan
Luhut Binsar Pandjaitan menilai, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi komisaris utama Pertamina adalah langkah yang tepat.
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) merupakan langkah yang tepat.
Sebab, menurut dia, Pertamina merupakan salah satu BUMN yang banyak mengalami masalah.
“Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina, karena Pertamina sumber kekacauan paling banyak itu. Biar aja di situ," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
• Perintah Jokowi ke Ahok dan Dirut Pertamina: Kawal Betul dan Ikuti
Luhut menambahkan, sejumlah pihak menolak Ahok karena mereka takut.
Sebab, Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas jika melihat ada kecurangan.
“Orang yang enggak suka sama dia itu orang yang enggak suka diperiksa, yang enggak suka jujur, gitu aja," kata Luhut.
Sebelumnya, Erick mengumumkan bahwa Ahok telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Ahok didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.
Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina terjadi di tengah penolakan sejumlah pihak. Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDIP.
Perintah Jokowi ke Ahok dan Dirut Pertamina
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pertamina untuk terus menurunkan impor minyak dan gas.
Permintaan ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019) kemarin.
Menurut Jokowi, impor migas harus dikurangi dalam rangka menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan.
"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, kita bisa turunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
"Intinya mereka menyanggupi," sambung Jokowi.