Jokowi Masih Pertimbangkan Penerbitan Perppu KPK, Sebut Hal Penting Dalam Penindakan Korupsi

TRIBUNWOW.COM - Penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipertimbangkan oleh pemerintah.

Hal ini dikemukakan langsung oleh Presiden Jokowi seperti yang dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Senin (9/12/2019).

Jokowi mengatakan persoalannya saat ini adalah Undang Undang yang belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi, saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” ujar Presiden Jokowi seusai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

• Presiden Jokowi Tanggapi Pencopotan Dirut Garuda Indonesia: Jangan Main-main

Presiden menilai ada beberapa hal penting dalam penindakan korupsi.

"Pertama, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi, pembangunan sistem," papar Jokowi.

"Kedua, menurut saya yang juga sangat penting, rekruitmen politik. Ia menegaskan, jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya."

“Itu akan berbahaya sekali,” imbuhnya.

Selain itu, presiden juga berharap semua pihak terkait fokus dengan apa yang dikerjakan.

Menurut Jokowi apabila semua masalah diselesaikan secara bersama-sama, maka tidak akan menyelesaikan masalah secara benar.

“Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden.

• Peselancar Filipina Selamatkan Atlet Indonesia di SEA Games 2019, Jokowi: Salam Hormat

Terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, presiden menilainya sudah tepat.

"Tetapi setelah OTT, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu."

"Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkep, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya," tuturnya.

Untuk itu, presiden juga berencana untuk bertemu dengan KPK untuk membicarakan hal tersebut.

Mulai dari pembangunan sistem, perbaikan sistem, dan juga hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik.

"Soal fokus apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya."

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” ucap Jokowi.

• Ini Wisata Desa Budaya Gamcheon Busan yang Dikunjungi Jokowi dan Iriana saat ke Korea Selatan

Saran untuk Jokowi

Mantan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji meminta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) tidak dilakukan secara serampangan.

 Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Minggu (29/9/2019), selain itu, Indriyanto juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menahan diri dalam menerbitkan Perppu KPK

Indriyanto menuturkan bahwa dalam melakukan penerbitan Perppu harus memenuhi syarat konstitusional sesuai Pasal 22 UUD 45 dan syarat Yudisial dalam Putusan MK No138/PUU-VII/ 2009.

Menurutnya, penerbitan Perppu seperti yang diusulkan oleh sejumlah tokoh jangan sampai menyesatkan presiden dan masyarakat Indonesia.

"Presiden hanya bisa menerbitkan Perppu apabila ada kegentingan yang memaksa," ujar Indriyanto dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (29/9/2019).

Jadi Perppu diterbitkan oleh presiden apabila ada kebutuhan atau kejadian yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Ia menuturkan bahwa undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang namun tidak memadai.

"Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama," jelas Indriyanto.

"Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan," lanjutnya.

Indriyanto menambahkan dalam pemahaman serta persyaratan konstitusional, tidak ada kegentingan yang memaksa dan mengharuskan Jokowi menerbitkan Perppu atas RUU KPK.

"Jadi dalam kaitan revisi UU KPK, presiden bukan dan tidak dalam kapasitas menerbitkan Perppu," kata Indriyanto.

"Sehingga Presiden diharapkan tidak terjebak melanggar konstitusi dan hukum untuk menerbitkan Perppu terhadap revisi UU KPK." tambahnya.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)