Gara-gara Izin Perpanjangan FPI, Rocky Gerung Debat dengan Budiman Sudjatmiko, Singgung Nama SBY

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan terjadi antara Pengamat Politik Rocky Gerung dengan Mantan Anggota DPR fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko.

Hal itu terjadi saat Rocky Gerung dan Budiman Sudjatmiko hadir dalam acara Talk Show Rosi Kompas TV pada Kamis (28/11/2019).

Dilansir TribunWow.com dari Kompas TV, perdebatan itu terjadi akibat soal polemik perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).

• Bahas Izin FPI, Eko Kuntadhi Didebat Ali Alatas soal Sikap Rizieq Shihab: Katanya Presiden Ilegal?

Mulanya, Rocky Gerung menilai bahwa FPI memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul.

"Ya karena itu ini negara perizinan mustinya enggak ada aturan itu tuh, ya sudah bikin sesuatu itu kebebasan dia berorganisasi," ujar Rocky Gerung.

Namun, Rocky Gerung menyayangkan sikap pemerintah yang memberikan persyaratan tertentu agar sebuah ormas diberikan surat daftar.

Ia bertanya-tanya apakah ada kepentingan di balik hal tersebut.

"Sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini, ini, ini, aturan siapa itu? Kepentingan siapa itu?," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyinggung apakah ini ada kaitannya dengan pembatasan ide radikalisme.

"Bukan kepentingan eksploitas ide yang paling radikal gitu," ungkapnya.

Mendengar itu, Budiman lantas menilai bahwa aturan soal diterbitkannya surat perpanjangan ormas berhubungan dengan presiden yang tengah memimpin.

"Saya kira aturan ini lintas kepresidenan ya Bung Rocky," kata Budiman.

"Enggak ada soal tuh," bantah Rocky.

Namun, Budiman membalikkan pernyataan Rocky Gerung soal adakah kepentingan di balik polemik perpanjangan ormas FPI.

Artinya begini kalau Anda dari awal mengatakan kepentingan siapa, kita bicara kepentingan, kita bicara kepentingan

"Ini aturan lintas kepresidenan," ungkap Budiman lagi.

"Salah, lintasnya itu melintas-lintas di perlintasan yang salah dari awal itu," jawab Rocky Gerung.

• Apa yang Dilakukan FPI Jika Surat Daftar Tak Diperpanjang Pemerintah? Ini Jawaban Kuasa Hukumnya

Sementara itu, Dosen Komunikasi UNPAD, Kunto Adi Wibowo yang turut hadir bertanya mengapa dulu izin perpanjangan FPI tidak menjadi masalah.

"Tapi kan dulu pernah diizinkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)," tanya Kunto Adi Wibowo.

Budiman menjawab, hal itu merupakan kesalahan presiden sebelumnya yang dengan mudah mengizinkan ormas-ormas terdaftar.

"Ya itu salahkan presiden yang pernah mengizinkan."

"Gara-gara presidennya mengizinkan, kita kena buahnya hari ini," kata Budiman.

Bahkan, Budiman mengatakan Rocky Gerung juga terlibat dalam urusan memelihara ormas-ormas tertentu agar diterima semua pihak.

"Mereka memelihara, Bung Rocky juga ada di sana juga memelihara kepentingan itu untuk sedang diterima semua kelompok," katanya.

Lantas ia menyinggung slogan Zero Enemy yang dulu sering dijadikan prinsip oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Slogan zero enemy itu loh yang menolak memusuhi siapapun bakal musuh negara, musuh ideologi," kata Budiman.

"Siapa yang Anda tuju Pak SBY?," tanya Rosiana Sillahi sebagai presenter.

Budiman mengiyakan pertanyaan Rosi, namun ia mengatakan bahwa kini Indonesia tengah melakukan koreksi terhadap ormas-ormas yang dulu sudah mendapatkan izin-izin terdaftar dari pemerintah sebelummya.

"Era Pak SBY dengan prinsip zero enemy semua-muanya, kita sedang melakukan koreksi ada," ujar Budiman keras.

• Ditanya Konsep Pancasila Menurut FPI, Kuasa Hukum Habib Ali Alatas Suruh Baca Tesis S2 Habib Rizieq

Lihat videonya mulai menit ke-7:55:

Debat Rocky Gerung Vs Budiman Sudjatmiko soal Aturan Baru bagi ASN

Dilansir TribunWow.com dari Kompas TV, perdebatan itu terjadi akibat aturan baru sejumlah menteri soal pencegahan radikalisme di lingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pencegahan radikalisme di kalangan ASN ini menimbulkan kontoversi.

Rocky Gerung tidak setuju dengan adanya penerbitan SKB tersebut.

Setiap orang bebas berpikir termasuk para ASN.

Lantas dalam kesempatan itu, Rocky Gerung memberikan contoh pikiran yang menurutnya tidak melanggar Pancasila.

"Sekarag misalnya ada orang ngomong tu kita musti bikin negara sosialis, kalau bisa deket komunis melanggar Pancasila?"

"Sila ke berapa? Sila ke lima memungkinkan orang berpikiran sosialis, keadilan sosial, komunis bahkan tuh, apa?," ujar Rocky Gerung.

• Beredar Isu Calon Menteri Dimintai Uang Rp 500 M, Pramono Anung: Gajinya Saja Tak sampai Rp 100 Juta

Mendengar itu, Budiman lantas menjelaskan maksud isi SKB.

Yang dilarang dalam SKB adalah ketika seseorang bertindak sesuatu yang dianggap membahayakan negara.

Dan hal itu hanya bukan sekedar aspirasi.

"Nggak, beda, bedakan antara aspirasi, dan sesuatu lebih adil atau apapun bicara tentang secara sengaja terlibat dalam suatu gerakan," kata Budiman.

"Gerakan apa?," jawab Rocky Gerung.

Kemudian, Budiman menjelaskan secara lebih jelas bahwa orang yang akan ditindak orang-orang yang memaksakan kehendak hingga memunculkan permusuhan.

"Satu menganggap orang lain salah, kemudian menciptakan permusuhan saya menganggap saya benar dan melihat orang lain salah dan saya benar kemudian menciptakan permusuhan," ungkap Budiman.

• Beda dengan Menteri Lain, Prabowo Subianto Jadi Sorotan saat Jalan Beriringan dengan Jokowi

Sedangkan, Rocky Gerung terdengar ingin mendebat Budiman, namun suaranya kalah oleh aktivis 98 itu.

Sementara itu, Pengamat Politik yang turut hadir dalam acara tersebut M Qodari ikut menengahi.

Ia setuju bahwa aturan itu justru dapat menimbulkan masalah baru.

"Saya lebih melihat persoalan sekarang, buat Bang Rocky karena seperti ini sangat problematik untuk diterapkan saya sendiri menduga akan ada banyak problematika yang terjadi ketika ini nanti diterapkan," kata M Qodari.

Kendati demikian, M Qodari menilai bahwa sebenarnya semua sepakat termasuk dirinya sepakat dengan Budiman bahwa seharusnya orang yang dianggap menimbulkan permusuhan harus ditindak.

Kendati demikian, ia tidak setuju dengan SKB yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara ide sebetulnya kita semua sepakat, saya sepakat dengan Bang Budiman tapi saya tidak sepakat dengan SKB dengan cara seperti ini," katanya.

Menurutnya, aturan itu justru dapat menimbulkan masalah baru.

"Kenapa orang melanggar oke terus di struktur tapi kan kita harus mempertimbangkan problematika yang muncul betapa makin banyak saling tuduh saling lapor," ungkap dia.

• Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok Diminta Menteri BUMN Erick Thohir Mundur dari PDIP

Selain itu, peraturan tersebut juga dapat membuat atasan-atasan di ASN semakin kerepotan.

"Kemudian betapa rumitnya atasan untuk memberikan pengadilan Apakah atasan juga berwenang untuk mengambil keputusan

Sehingga, jika memang ada tindakan melanggar hukum maka harus dilaporkan ke pengadilan jangan justru nanti ditangani oleh atasan.

"Makanya menurut saya ini adalah pelanggaran hukum bawalah dia ke prosedur hukum jangan menambah-menambah persoalan," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-31:54:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)