Politisi Gerindra Arief Poyuono Kritik Stafsus Presiden soal Polemik Pemberian Grasi: Model Apaan?

TRIBUNWOW.COM - Serangan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) diluncurkan imbas dikabulkannya grasi untuk terpidana korupsi Annas Maamun.

Menanggapi hal ini, justru Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengkritisi sikap staf khusus (stafsus) presiden yang dianggapnya tak pasang badan.

"Terkait statement Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman dan Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, kok terkesan justru buang badan dalam memberikan penjelasannya terkait keluarnya Grasi Annas Maamun," kata Arief Poyuono seperti yang dikutip dari laman Kompas.com, Kamis (28/11/2019).

• Berikan Grasi pada Napi Korupsi Annas Maamun, Jokowi Singgung soal Kemanusiaan dan Pertimbangan MA

Arief menilai, sudah seharusnya Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Staf Khusus Bidang Hukum tersebut ikut memberikan penjelasan terkait dengan grasi ini.

"Ini juru bicara dan stafsus model apaan. Bukannya membantu malah seakan persoalan ini diserahkan pada Presiden Joko Widodo," kata Arief.

Menurut Arief, dua stafsus ini justru bungkam saat publik ramai membicarakan hal ini.

"Nah kangmas (Jokowi) piye iku jubir dan stafsus kangmas, digaji tapi kok enggak bisa membantu kangmas ya," kata dia lagi.

(Mas Jokowi bagaimana itu, jubir dan stafsusnya, digaji kok tidak bisa membantu Anda ya).

Namun, Arief juga mengatakan tidak ada yang salah dari pemberian grasi ini.

"Jadi enggak perlulah grasi yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi dipermasalahkan apalagi sampai dipolitisasi seakan-akan Joko Widodo tidak pro-pemberantasan korupsi," ujar dia.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat dikonfirmasi soal grasi ini mengatakan untuk mengonfirmasi pada Kemenkumham.

"Mohon ditanyakan dulu ke Menkumham," kata Fadjroel saat dihubungi melalui lewat pesan singkat.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono juga mengatakan dirinya belum mendapat informasi mengenai grasi ini.

• ICW Ragukan Komitmen Jokowi soal Antikorupsi karena Beri Grasi ke Annas Maamun: Ingkar Janji

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo membeberkan sendiri alasan di balik pemberian grasi ini.

Ia mengatakan, grasi diberikan setelah mendapat pertimbangan dari pihak yang berwenang yaitu Mahkamah Agung (MA).

"Kenapa itu diberikan? Karena dari pertimbangan MA (Mahkamah Agung) seperti itu, pertimbangan dari Menko Polhukam juga seperti itu," beber Jokowi seusai melepas kontingen SEA Games 2019 di Istana Bogor, Rabu (27/11/2019).

Tak hanya itu, ada alasan lain yang menjadi pertimbangan presiden dalam pemberian grasi ini.

"Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit sakitan terus. Sehingga, dari kacamata kemanusiaan itu diberikan," kata Jokowi.