Ahok Jadi Bos Pertamina
Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina, Ahok: Dia Tidak Tahu Saya Sudah Lulusan S3 Mako Brimob
Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ditentang oleh sejumlah pihak.
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ditentang oleh sejumlah pihak.
Salah satunya oleh Serikat Pekerja Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Ahok menganggap orang-orang yang menentangnya karena belum mengenalnya.
• Soal Ahok di Pertamina, Said Didu Imbau agar Tak Ulangi Kebijakan saat Pimpin DKI: Bisa Dipenjara
“Ya dia (SP Pertamina) belum kenal saya kan. Dia enggak tau saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Ahok pun meminta dukungan dari masyarakat mengenai tugas barunya menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
“Saya berharap tentu dukungan doa dari masyarakat terus juga dukungan info dari masyarakat karena fungsi saya kan pengawasan,” kata Ahok.
Sebelumnya, Serikat pekerja Pertamina secara terang-terangan melakukan penolakan atas penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu BUMN.
Penolakan tessebut muncul setelah adanya informasi penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina.
Mereka membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Tugas Ahok
Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan Ahok diangkat menjadi komisaris utama ketika dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) Pertamina.
Rapat umum tersebut akan dilakukan setelah surat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.
Rencananya RUPS Pertamina akan diselenggarakan hari Senin ini.
"Setelah keluar surat (persetujuan dari presiden) akan dilakukan RUPS," terang Arya Sinulingga di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/11/2019).